Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andika Perkasa Jadi Jenderal TNI Terkaya, Hartanya Hampir 3 Kali Lipat Kekayaan Jokowi

Kompas.com - 04/02/2022, 06:15 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mempunyai kekayaan yang cukup fantastis. Bahkan, kekayaannya hampir tiga kali lipat dari harta Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan informasi dari sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilansir Kompas.com pada Rabu (3/2/2022), jumlah kekayaan Andika Perkasa mencapai Rp 179,9 miliar.

Dengan jumlah tersebut, Andika menjadi perwira tinggi paling kaya di lingkungan TNI.

Baca juga: Daftar Harta Petinggi TNI, Andika Perkasa dan Maruli Simanjuntak Paling Kaya

Tertuang dalam LHKPN miliknya, Andika Perkasa tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 38,1 miliar. Jumlah tersebut merupakan total nilai dari 20 tanah serta tanah dan bangunan.

Total 20 tanah dan bangunan tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, Andika Perkasa memiliki lima properti di luar negeri, satu di Australia, dan empat di Amerika Serikat.

Di LHKPN terakhir yang dilaporkan Andika Perkasa pada 20 Juni 2021, terdapat dua mobil milik mantan Danpaspampres Jokowi itu.

Andika Perkasa tercatat memiliki mobil merek Landrover Sport 3.0 V 6 AT tahun 2014 dan Mercedes-Benz Sprinter 315 tahun 2018. Total nilai kedua mobil itu ditulis Rp 2,6 miliar.

Baca juga: Wacana Airlangga-Andika Perkasa pada 2024, Pengamat: Sulit, Golkar Isinya Pendekar Semua

Andika Perkasa juga memiliki kekayaan dari harta bergerak lainnya senilai Rp 10,1 miliar. Tidak disebutkan apa harta bergerak lainnya yang dimiliki eks KSAD itu. Selain itu, Panglima TNI mempunyai surat berharga senilai Rp 2,1 miliar.

Kekayaan terbesar Andika Perkasa berupa kas dan setara kas dengan besaran Rp 126,9 miliar. Jenderal bintang empat itu menyatakan tidak memiliki utang.

Dari LHKPN KPK, Andika Perkasa diketahui memiliki kekayaan sebesar Rp 179.996.172.019 per 21 Juni 2021.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Permohonan Ditolak MK, Mahfud: Pilpres dari Sudut Hukum Sudah Selesai

Permohonan Ditolak MK, Mahfud: Pilpres dari Sudut Hukum Sudah Selesai

Nasional
MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Yusril: Kami Sudah Ramal sejak Awal

MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Yusril: Kami Sudah Ramal sejak Awal

Nasional
Mahfud Puas meski Gugatan Pilpres Ditolak MK, Sebut Baru Kali Ini Ada 'Dissenting Opinion'

Mahfud Puas meski Gugatan Pilpres Ditolak MK, Sebut Baru Kali Ini Ada "Dissenting Opinion"

Nasional
Deret Dalil Ganjar-Mahfud yang Dianggap Tak Beralasan Hukum oleh MK

Deret Dalil Ganjar-Mahfud yang Dianggap Tak Beralasan Hukum oleh MK

Nasional
Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Nasional
Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Nasional
Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Nasional
Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Nasional
Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Nasional
Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Nasional
Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Nasional
Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Nasional
MK Tolak Gugatannya, Anies: Sore Ini Akan Berikan Pernyataan, Beri Waktu Siapkan Butir Materi

MK Tolak Gugatannya, Anies: Sore Ini Akan Berikan Pernyataan, Beri Waktu Siapkan Butir Materi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com