Ajukan Gugatan ke MK, Dosen UI: Bukan Urusan Gelar Guru Besar, tapi Bicara Kebenaran dan Keadilan

Karena itu, kata Sri, Dekan FMIPA UI mendorongnya untuk mengisi kekurangan guru besar ini. Prosesnya sendiri sudah dimulai sejak 2016.

Namun, peraturan terkait pengangkatan jabatan guru besar kerap berubah-ubah. Sri menyebutkan, misalnya, sebelum 2016, tesis dihitung sebagai angka kredit jika diterbitkan.

Ketika tesis Sri terbit, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan edaran baru bahwa buku berdasarkan tesis tidak bisa dihitung angka kreditnya untuk jabatan guru besar. Kemudian, paper yang dipresentasikan dalam seminar dan dipublikasikan dalam proceeding hanya dinilai 20 persen.

Baca juga: Tak Mau Jabat Hanya Sampai 2024, Bupati-Wakil Bupati Halmahera Utara Gugat UU Pilkada ke MK

Berikutnya, ada pula edaran baru yang menyatakan harus ada artikel yang diterbitkan pada jurnal imiliah terindeks Scopus.

"Akibat dari perubahan peraturan penilaian angka kredit ini, maka angka kredit yang telah saya peroleh dianggap tidak cukup dan baru dianggap mencukupi oleh Rektor UI pada 2019. Setelah mengalami seleksi yang panjang di lingkungan UI, kenaikan pangkat saya baru diproses oleh rektor," katanya.

Hal lain yang dipersoalkan Sri yaitu penilaian atas karya ilmiahnya yang dilakukan tim dari Kemendikbud. Sebab, Kemendikbud menunjuk orang yang tidak satu rumpun ilmu untuk melalukan penilaian terhadap karya ilmiahnya.

Kemendikbud menunjuk guru besar di bidang elektro ITB, Yanuarsyah Haroen; guru besar di bidang fisiologi/genetika molekuler tanaman Universitas Diponegoro, Syaiful Anwar; dan guru besar di bidang fisika Universitas Negeri Semarang, Sutikno untuk menilai dokumen kenaikan pangkatnya.

Karya ilmiah Sri ditolak karena dianggap tidak layak untuk kenaikan pangkat.

Padahal, karya ilmiah yang diajukan Sri sebagai bahan penilaian angka kredit dalam jabatan guru besar sudah diperiksa dan divalidasi dengan baik oleh Rektor UI.

Baca juga: Eks Penasihat KPK Abdullah Hehamahua Dkk Gugat UU IKN ke MK

Karya ilmiah tersebut juga telah diperiksa tim penilai independen dari Guru Besar FMIPA ITB Edy Tri Baskoro dari kelompok keilmuan matematika kombinatorika dan Irawati dari kelompok keilmuan aljabar.

"Penunjukkan tim penilai baru ini, bagi saya adalah bukti bahwa Kementerian Pendidikan menunjukkan hegemoni mereka atas dunia pendidikan, khususnya dalam hal kenaikan pangkat menjadi guru besar. Sebagai penguasa tunggal di bidang pendidikan, mereka tidak ingin disalahkan atau dianggap melakukan kesalahan," ucap Sri.

Menurut Sri, ada kesalahan fundamental yang dilakukan Kementerian Pendidikan dengan menafsirkan undang-undang sesuai kebutuhan mereka dan menindaklanjutinya dengan menciptakan beragam aturan.

Ia menilai, lewat tafsir terhadap Pasal 50 Ayat (4) UU 14/2005, pemerintah telah mengambil alih kewenangan satuan pendidikan tinggi dalam penyeleksian, pengangkatan, dan penetapan jabatan akademik, termasuk guru besar.

Sri berharap majelis hakim MK berpihak pada kebenaran dan keadilan dengan memberikan putusan terbaik bagi kepentingan kemajuan pendidikan tinggi di Tanah Air.

Sri pun mengatakan, andai permohonannya dikabulkan majelis hakim, hampir dapat dipastikan ia sendiri tidak akan menikmati hasilnya karena putusan MK tidak berlaku surut.

"Apapun yang majelis hakim putuskan, akan saya terima dengan lapang dada. Karena saya percaya, 'Mahkamah Sejarah' akan mencatat permohonan saya ini dan putusan majelis yang mulia, apapun putusannya," kata dia.