Kompas.com - 03/02/2022, 13:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo baru-baru ini menyinggung nama tokoh muda NU yang juga praktisi teknologi informasi asal Gresik, Jawa Timur, Ainun Najib.

Saat memberikan sambutan di pengukuhan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027, Senin (31/1/2022), Jokowi menyebut Ainun sebagai generasi muda yang serbabisa di bidang teknologi informasi.

Selain memuji kemampuannya, Jokowi secara tersirat juga mengajak Ainun yang saat ini bekerja di Singapura untuk pulang dan berkarya di Tanah Air.

Diketahui, Ainun kini bekerja sebagai head of analytics, platform and regional business untuk Grab di Singapura.

"Masih muda sekali namanya Mas Ainun Najib. NU. Tapi di sana gajinya sangat tinggi sekali. Jadi kalau diajak di sini harus bisa menggaji lebih gede dari yang di Singapura. Ini tugasnya nanti Pak Kyai. Kalau beliau yang ngendiko (bicara), digaji berapa pun, bismillah pasti mau," kata Jokowi.

Baca juga: Diminta Pulang Jokowi, Ini Perkiraan Gaji Ainun Najib di Singapura

Saat dihubungi Kompas.com terkait hal ini, Rabu (2/2/2022), Ainun belum mau memberikan tanggapan.

Menilik ke belakang, ada sederet nama diaspora yang berhasil berkarier di luar negeri, tetapi lantas kembali ke Indonesia.

Nama-nama tersebut menelurkan karya di berbagai bidang. Namun, atas banyak pertimbangan, mereka akhirnya memilih berkiprah di Tanah Air.

Siapa sajakah mereka? Berikut di antaranya.

1. Sri Mulyani

Nama Sri Mulyani tentu sudah tidak asing. Ia kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Baca juga: Profil Ainun Najib, Anak Muda NU yang Jokowi Puji dan Harapkan Pulang ke Indonesia

Sri Mulyani mulanya menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, selang setahun, ia dipercaya sebagai Menteri Keuangan.

Jabatan Menteri Keuangan diemban Sri Mulyani selama akhir 2005 sampai pertengahan 2010. Kariernya lantas merambah ke dunia internasional.

Pada pertengahan 2010, Sri Mulyani ditunjuk sebagai salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank). Ia menjadi orang Indonesia pertama yang duduk di jabatan tersebut.

Namun, belum sampai menyelesaikan tugasnya, pada 2016 Sri Mulyani "dibajak" Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan.

Baca juga: Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Sri Mulyani mengaku sempat bingung saat menerima tawaran itu karena merasa sudah nyaman menjadi salah satu petinggi di Bank Sunia. Pendapatannya juga jauh lebih besar ketimbang jadi menteri.

"Keputusan ini sangat memengaruhi pribadi, keluarga dan dalam kasus saya ini mungkin mempengaruhi negara juga," kata Sri Mulyani, 2 Agustus 2019.

"Jadi dimensinya enggak selalu ‘apa yang untung buat saya (jadi menteri keuangan lagi)’. Prosesnya agak kompleks ketika Pak Jokowi meminta saya bergabung dengan kabinetnya," tuturnya.

Pada akhirnya, Sri Mulyani memutuskan untuk pulang dan menerima tawaran Jokowi sebagai Menteri Keuangan. Ia merasa tertantang untuk membenahi kondisi keuangan Indonesia, di mana APBN-nya mengalami defisit cukup lebar.

Tercatat, Sri Mulyani telah beberapa kali menerima penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik. Hingga kini ia masih duduk di kursi kabinet.

2. BJ Habibie

Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie merupakan Presiden ke-3 RI. Ia dikenal sebagai teknokrat yang namanya besar di dunia internasional.

Karier Habibie di luar negeri bermula ketika dirinya melanjutkan kuliah di Rhenish Wesfalische Technische Hochscule, Jerman, jurusan Konstruksi Pesawat Terbang.

Baca juga: Permintaan BJ Habibie Tak Lama Setelah Soeharto Tak Menjabat Lagi...

Selepas menamatkan studinya, Habibie bekerja dari satu perusahaan penerbangan ke perusahaan sejenis di Hamburg, Jerman. Kejeniusannya di bidang penerbangan bahkan membuat Habibie menjadi orang yang dihormati di negara tersebut.

Dia bahkan dijuluki sebagai Mr Crack karena kontribusi besarnya bagi teknologi pesawat terbang global. Namanya pun melekat menjadi nama teorema di bidang termodinamika.

Teorema Habibie (dikenal sebagai Crack Propagation Theory) menyelesaikan persoalan yang sebelumnya memicu banyak kecelakaan pesawat terbang.

Teori ini memberikan formulasi perhitungan matematis untuk menemukan potensi rekahan pada kerangka badan pesawat. Istilah teknis untuk rekahan ini adalah crack.

Meski namanya besar di kancah global, pada 1973 Habibie memilih pulang ke Indonesia memenuhi permintaan Presiden Soeharto.

Beberapa waktu setelahnya, Habibie ditunjuk sebagai CEO dari Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

Pada 1978, Habibie diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Habibie juga memimpin proyek pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia.

Baca juga: Perjalanan Panjang MRT Jakarta, Dicetuskan Habibie dan Dieksekusi Jokowi-Ahok

Kariernya terus menanjak hingga menjadi Presiden ke-3 RI pada tahun 1998. Habibie menduduki kursi orang nomor 1 RI selama 17 bulan, menggantikan Soeharto yang kala itu diminta untuk mundur.

Habibie mengembuskan napas terakhir pada 11 September 2019 di usia 83 tahun.

3. Ricky Elson

Nama Ricky Elson tidak asing di dunia mobil listrik nasional. Bisa dibilang, Ricky merupakan salah satu orang Indonesia pertama yang menciptakan mobil listrik.

Ricky menempuh pendidikan teknologinya di Jepang. Ia lantas bekerja di sebuah perusahaan di Negeri Sakura itu.

14 tahun berkarier di sana, Ricky telah menemukan belasan teknologi motor penggerak listrik yang sudah dipatenkan di Jepang.

Ricky kembali ke Indonesia pada 2012, setelah dibujuk pulang ke Tanah Air oleh Menteri BUMN kala itu, Dahlan Iskan.

Baca juga: Mahfud MD hingga Ricky Elson Hadiri Sidang Dakwaan Dahlan Iskan

Saat itu, Indonesia tengah memulai pengembangan kendaraan listrik. Ia juga mendapat tantangan dari Presiden SBY untuk membuat mobil listrik.

Tantangan itu diterima Ricky. Prototipe mesin mobil listrik pun dibuat, bekerja sama dengan PT Pindad.

Namun, sampai sekarang Ricky mengaku tak tahu menahu kelanjutan proyek tersebut. Apakah riset yang sudah dilakukan ada yang meneruskan atau tidak, Ricky mengaku tak mengetahuinya.

“Sejak 2012 dicanangkan program ini, mana mesin mobil listrik Indonesia? Enggak ada. Pada akhirnya memang belum ada di Indonesia," kata Ricky dalam webinar Kementerian ESDM (13/10/2021).

4. Arcandra Tahar

Arcandra Tahar merupakan mantan Menteri ESDM era Presiden Joko Widodo.

Arcandra memulai kehidupannya di luar negeri sejak tahun 1996, usai mendapatkan beasiswa dari pemerintah malui PT Timah untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat (AS).

Baca juga: Polemik Pejabat yang Berkewarganegaraan Ganda, dari Arcandra Tahar hingga Bupati Sabu Raijua

Setelah lulus, Arcandra tidak pulang ke Indonesia lantaran kalau itu resesi melanda perusahaan-perusahaan tambang di Tanah Air, termasuk PT Timah.

Ia lantas berkarier di AS. Kariernya terus menanjak hingga menduduki jabatan presiden di sebuah perusahaan konsultan lepas pantai yang bermarkas di Houston, AS.

Arcandra dipanggil pulang ke Indonesia pada Juli 2022, setelah lebih dari 20 tahun tinggal di AS. Sesampainya di Tanah Air, ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri ESDM.

Arcandra pun dilantik sebagai menteri pada 27 Juli 2016. Namun, sekitar dua pekan setelah pelantikan, pihak istana mengetahui bahwa Arcandra mengantongi paspor Amerika Serikat sejak 2012.

Lantaran mengantongi dokumen negara lain, Arcandra dinilai sudah kehilangan statusnya sebagai WNI sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Padahal menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri haruslah warga negara Indonesia.

Akhirnya, pada Senin (15/8/2016), Presiden Jokowi melalui Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan pemberhentian Arcandra dengan hormat dari Menteri ESDM.

Baca juga: Panggil Jonan dan Arcandra ke Istana, Apa yang Dibicarakan Jokowi?

Posisinya digantikan sementara oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM.

Setelah hampir dua bulan dijabat Luhut, Jokowi menunjuk Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM pada 14 Oktober 2016. Sementara Arcandra didapuk sebagai Wakil Menteri ESDM.

Di periode kedua Jokowi, Arcandra tak lagi menjabat sebagai wakil menteri. Terhitung sejak Januari 2020 hingga kini, ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT PGN Tbk.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.