Kejagung Ajukan Surat Penelusuran Transaksi Mencurigakan Terkait Dugaan Korupsi di Garuda ke PPATK

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Supardi mengatakan, pihaknya telah mengajukan surat permohonan penelusuran transaksi mencurigakan terkait kasus dugaan korupsi di maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Permohonan penelusuran itu diajukan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Namun, Supardi tidak merinci lebih lanjut soal detail permohonan pengajuan penelusuran itu. Ia hanya berharap pihak PPATK dapat segera memproses pengajuan tersebut.

Baca juga: Kejagung Periksa 4 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

“Yang penting sudah. Kita doakan mereka cepat,” ujar Supardi, Kamis (3/2/2022).

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi di Garuda sejak 15 November 2021 dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print-25/Fd.1/2021.

Dugaan korupsi penggelebungan harga sewa pengadaan pesawat ATR 72-600 terjadi pada masa Kepemimpinan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, yang saat ini ditahan terkait kasus dugaan suap pengadaan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce pada PT Garuda Indonesia.

Sejauh ini, pihak Kejagung sudah memeriksa sejumlah saksi dari PT Garuda Indonesia guna mendalami dugaan itu.

Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2009-2014, Garuda diketahui berencana melakukan pengadaan penambahan armada pesawat sebanyak 64 pesawat.

Penambahan pesawat itu dilakukan baik dengan menggunakan skema pembelian (financial lease) dan sewa (operation lease buy back) melalui pihak lessor.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan, sumber dana yang digunakan dalam rencana penambahan jumlah armada tersebut dengan menggunakan lessor agreement, di mana pihak ketiga berperan sebagai penyedia dana.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Kejagung mensinyalir adanya dugaan mark up penyewaan pesawat Garuda yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan waktu perjanjian tahun 2013 sampai dengan saat ini.

Selain itu, diduga terjadi manipulasi data dalam laporan penggunaan bahan bakar pesawat.

"Atas pengadaan atau sewa pesawat tersebut diduga telah terjadi peristiwa pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan pihak lessor," kata Leonard dalam keterangan tertulis, 11 Januari lalu.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyerahkan sejumlah bukti, termasuk hasil audit Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk memperkuat penyelidikan ke Kejagung.