Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wanti-wanti Agar Pemilu 2024 Tak Jadi Pesta Kematian

Kompas.com - 03/02/2022, 05:30 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pihak menyoroti persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Hal khusus yang menjadi perhatian adalah mengenai potensi munculnya korban jiwa dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Salah satu yang menyoroti perihal ini adalah mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Bukan tanpa alasan Fahri mewanti-wanti penyelenggara Pemilu untuk bersiap sebaik-baiknya supaya pemilu tak berubah menjadi pesta kematian.

Sebab berkaca pada Pemilu serentak 2019, cukup banyak petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Faktor kelelahan menjadi alasan terbanyak petugas penyelenggara pemilu gugur saat itu.

"Kami mendorong agar jadwal pemilunya jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan. Tapi kami khawatir, pesta rakyat ini menjadi pesta kematian yang seperti di 2019. Kami anggap, pemilunya sangat mencederai oleh meninggalnya begitu banyak petugas," ucap Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk "Pemilu 2024: Perbaikan dan Harapan", Rabu (2/2/2022).

Baca juga: Jelaskan Alasan Pemilu Digelar 14 Februari 2024, Ketua KPU: Maret-April Masuk Ramadhan

Fahri yang kini merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia itu khawatir pelaksanaan pemilu serentak akan kembali mengulang kepahitan dalam Pemilu 2019.

Dalam catatan Kompas.com, Pemilu 2019 memang menimbulkan banyak korban jiwa yaitu sebanyak 894 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 5.175 petugas sakit.

"Jangan sampai, kita menyelenggarakan pemilu lagi yang bukan merupakan pesta, tetapi merupakan prosesi seperti prosesi pembunuhan begitu. Banyak orang meninggal pada acara itu," tutur mantan politikus PKS tersebut.

Hanya saja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah dan DPR telah menyepakati jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024 secara serentak sesuai amanat undang-undang.

Baca juga: DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Adapun Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI.

Fahri berharap pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar. Ia mengingatkan KPU agar dapat meminimalisir potensi jatuhnya korban sepanjang proses pemilu mendatang.

Dengan begitu, Pemilu 2024 dapat berjalan dengan kasih sayang mengingat jadwal pelaksanaan pemungutan suara bertepatan dengan hari Valentine.

"Kami harap, kita akan datang ke TPS. Mudah-mudahan pada hari itu, kita penuh dengan kasih sayang dan kemudian di hari itu, kita selamat semuanya. Mengganti pemimpin kita secara damai, dan bangsa ini memerlukan penyegaran pemimpin baru yang akan membawa Indonesia ini terbang tinggi," tutur Fahri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com