Kompas.com - 02/02/2022, 16:03 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, para bandar narkotika harus dimiskinkan sebagai bentuk efek jera untuk meminimalisasi peredaran narkoba.

Yasonna mengatakan, pemiskinan tersebut dapat dilakukan dengan mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada para bandar. Aturan itu rencananya akan dicantumkan pada revisi Undang-Undang Narkotika yang diajukan pemerintah.

"Bandarnya dimiskinkan melalui TPPU. Nanti mungkin usulnya di UU Narkotika itu memang harus dimiskinkan melalui TPPU, tidak boleh tidak supaya ada efek jeranya," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (2/2/2022).

Yasonna menuturkan, selain mengatur jerat TPPU bagi bandar narkoba, revisi UU Narkotika juga bakal memperjelas perbedaan hukuman bagi pemakai dan kurir narkoba.

Baca juga: Yasonna: UU Narkotika Direvisi agar Tak Ada Tafsiran yang Sangat Luwes, Bandar Misalnya hanya Jadi Pemakai

Ia mengakui, ketentuan tersebut saat ini masih multitafsir sehingga tidak sedikit pemakai narkoba yang justru dihukum berat selayaknya bandar narkoba.

"Di Undang-Undang Narkotika nanti memang tidak boleh ada tafsiran yang sangat luwes. Saya harus mengatakan ini, ada bandar yang dipemakaikan, ada pemakai yang dibandarkan," ujar Yasonna.

Yasonna menegaskan, pemakai narkoba semestinya direhabilitasi, bukan malah dijebloskan ke penjara yang dapat mengubah penjara menjadi pasar peredaran narkoba karena pemakai, kurir, dan bandar berkumpul di satu tempat.

"Kalau di dalam satu lapas ada pemakai, ada bandar, ada kurir, (itu menjadi) pasar, itu hukum, maka pemakainya yang harus dihilangkan (direhabilitasi)," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Yasonna mengatakan, pemerintah segera membahas revisi UU Narkotika dengan DPR.

Baca juga: Yasonna Dorong Proses Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Cepat Selesai

Yasonna menyebutkan, pada November 2021, ia telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana revisi UU Narkotika.

Revisi UU Narkotika memang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022.

"Kita harapkan dalam waktu dekat sudah bisa kita bahas dengan Komisi III karena menurut hemat kami revisi Undang-Undang Narkotika sangat penting untuk kita segerakan," kata Yasonna.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB: Total Ada 325 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

BNPB: Total Ada 325 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

Nasional
Cuaca Tak Mendukung, Polri Lanjutkan Pencarian Helikopter yang Jatuh di Belitung Timur Besok

Cuaca Tak Mendukung, Polri Lanjutkan Pencarian Helikopter yang Jatuh di Belitung Timur Besok

Nasional
Helikopter Milik Polri Jatuh di Laut Belitung Timur, Polri: Betul, 'Lost Contact'

Helikopter Milik Polri Jatuh di Laut Belitung Timur, Polri: Betul, "Lost Contact"

Nasional
UPDATE Gempa Cianjur 27 November: Total Korban Meninggal 321 Orang, 11 Hilang

UPDATE Gempa Cianjur 27 November: Total Korban Meninggal 321 Orang, 11 Hilang

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi Ingin 'Happy Ending', yang Diusung Capres 2024 'All Jokowi's Man'

Pengamat Sebut Jokowi Ingin "Happy Ending", yang Diusung Capres 2024 "All Jokowi's Man"

Nasional
Pengamat Sebut Pernyataan Jokowi Pemimpin 'Berambut Putih' Dukungan ke Ganjar, Etis atau Tidak?

Pengamat Sebut Pernyataan Jokowi Pemimpin 'Berambut Putih' Dukungan ke Ganjar, Etis atau Tidak?

Nasional
'Fit And Proper Test' Calon Panglima TNI di DPR Diharapkan Obyektif

"Fit And Proper Test" Calon Panglima TNI di DPR Diharapkan Obyektif

Nasional
Temui Korban Gempa Cianjur, Mendag Zulhas Salurkan Bantuan Uang Tunai Rp 500.000 per KK

Temui Korban Gempa Cianjur, Mendag Zulhas Salurkan Bantuan Uang Tunai Rp 500.000 per KK

Nasional
Kerap Singgung Kriteria Capres, Jokowi Disebut Ingin Jadi 'King Maker' Pilpres 2024

Kerap Singgung Kriteria Capres, Jokowi Disebut Ingin Jadi "King Maker" Pilpres 2024

Nasional
Pengamat Sebut Dukungan Jokowi ke Prabowo Ibarat 'Prank', yang Sebenarnya adalah ke Ganjar

Pengamat Sebut Dukungan Jokowi ke Prabowo Ibarat "Prank", yang Sebenarnya adalah ke Ganjar

Nasional
Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Teratas, Disusul Prabowo dan Anies Baswedan

Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Teratas, Disusul Prabowo dan Anies Baswedan

Nasional
Tim Gabungan Distribusikan Bantuan ke 2 Kecamatan Terdampak Gempa Cianjur

Tim Gabungan Distribusikan Bantuan ke 2 Kecamatan Terdampak Gempa Cianjur

Nasional
Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya, Polri Berada di Bawah DPR

Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya, Polri Berada di Bawah DPR

Nasional
Di Bawah Guyuran Hujan, Mensos Sisir Korban Gempa Cianjur di Area yang Sulit Dijangkau

Di Bawah Guyuran Hujan, Mensos Sisir Korban Gempa Cianjur di Area yang Sulit Dijangkau

Nasional
PKS Sebut Tampilan Fisik Tak Ada Kaitannya dengan Kemampuan Memimpin Bangsa

PKS Sebut Tampilan Fisik Tak Ada Kaitannya dengan Kemampuan Memimpin Bangsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.