Kompas.com - 02/02/2022, 15:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu membeberkan sejumlah alasan yang membuat partai tersebut menolak Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Syaikhu mengatakan, PKS menolak karena UU IKN bermasalah baik secara formil atau prosedural maupun meteriil atau substansial.

"PKS memandang bahwa RUU IKN dibahas secara tidak memadai, secara ugal-ugalan, secara serampangan dan secara asal-asal," ujar Syaikhu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2022, Rabu (2/2/2022).

Menurut dia, pemerintah tidak seharusnya bersikap tergesa-gesa terkait rencana pemindahan ibu kota. Di sisi lain, presiden dan pemerintah seharusnya membuka ruang dialog dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan itu.

Baca juga: PKS: Indonesia Eksportir Minyak Sawit Mentah Terbesar tetapi Minyak Goreng di Dalam Negeri Mahal

Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat memberikan kontribusi serta saran kepada pemerintah. Jika pemerintah memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan masukan masyarakat, dikhawatirkan kebijakan yang dibuat justru tidak bijak.

"Ini bukan sekadar properti, proyek properti, tetapi ini adalah mega proyek pembangunan peradaban bangsa," tegas mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu.

Dalam pemindahan ibu kota, imbuh dia, seluruh variabel penyertanya harus diperhitungkan. Mulai dari dampak ekonomi, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dampak terhadap lingkungan.

Menurutnya, sederet dampak inilah yang seharusnya diperhitungkan dengan matang dalam mengambil kebijakan pemindahan ibu kota.

"Banyak variabel yang harus dipertimbangkan, terlebih lagi kita hari ini masih sedang menghadapi gelombang ketiga Covid-19," ungkap Syaikhu.

Baca juga: Bappenas Ajak KPK Awasi Pembangunan IKN Nusantara

Diberitakan, Fraksi PKS DPR menolak RUU IKN untuk dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.

Penolakan itu dibacakan oleh anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama dalam rapat Pansus IKN, Selasa (18/1/2022) dini hari.

Suryadi mengungkapkan, alasan pihaknya menolak RUU IKN lantaran masih banyak substansi dan pandangan fraksi PKS yang belum terakomodasi dalam RUU tersebut.

"Maka Fraksi PKS DPR RI, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya," kata Suryadi, Selasa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: Pembangunan IKN Tak Boleh Berhenti karena Pergantian Kepemimpinan Nasional

Ketua MPR: Pembangunan IKN Tak Boleh Berhenti karena Pergantian Kepemimpinan Nasional

Nasional
Cerita Pembuatan Baju Adat yang Dipakai Jokowi: Dibuat Kilat 3 Hari, Diantar Kurir Khusus

Cerita Pembuatan Baju Adat yang Dipakai Jokowi: Dibuat Kilat 3 Hari, Diantar Kurir Khusus

Nasional
Pantun Bamsoet di Sidang Tahunan MPR: Capres Tak Perlu Bimbang, Pesan Presiden Ojo Kesusu

Pantun Bamsoet di Sidang Tahunan MPR: Capres Tak Perlu Bimbang, Pesan Presiden Ojo Kesusu

Nasional
Bamsoet Buka Sidang Tahunan dengan Pantun Kemerdekaan, Begini Bunyinya

Bamsoet Buka Sidang Tahunan dengan Pantun Kemerdekaan, Begini Bunyinya

Nasional
Sidang Tahunan MPR, Bambang Soesatyo Puji Misi Perdamaian Jokowi

Sidang Tahunan MPR, Bambang Soesatyo Puji Misi Perdamaian Jokowi

Nasional
Dugaan Suap di Pusaran Kasus Ferdy Sambo

Dugaan Suap di Pusaran Kasus Ferdy Sambo

Nasional
Di Sidang Tahunan 2022, Puan Maharani Pakai Kebaya Kutubaru Rancangan Didiet Maulana

Di Sidang Tahunan 2022, Puan Maharani Pakai Kebaya Kutubaru Rancangan Didiet Maulana

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Kenakan Baju Adat Bangka Belitung di Sidang Tahunan MPR

BERITA FOTO: Jokowi Kenakan Baju Adat Bangka Belitung di Sidang Tahunan MPR

Nasional
Sidang Tahunan MPR Dibuka Bamsoet, Dihadiri 435 Anggota

Sidang Tahunan MPR Dibuka Bamsoet, Dihadiri 435 Anggota

Nasional
TNI AL Akan Gelar Upacara HUT Ke-77 RI di Bawah Laut

TNI AL Akan Gelar Upacara HUT Ke-77 RI di Bawah Laut

Nasional
Jokowi Kenakan Baju Adat Bangka Belitung Berwarna Hijau, Ini Maknanya

Jokowi Kenakan Baju Adat Bangka Belitung Berwarna Hijau, Ini Maknanya

Nasional
Ketua DPP PKB soal Ada Upaya Jegal Koalisi dengan Gerindra: Bisa di Luar Parpol, Bisa Bukan

Ketua DPP PKB soal Ada Upaya Jegal Koalisi dengan Gerindra: Bisa di Luar Parpol, Bisa Bukan

Nasional
Mantan Presiden dan Wapres Hadiri Sidang Tahunan MPR, Ada Megawati, JK, dan Hamzah Haz

Mantan Presiden dan Wapres Hadiri Sidang Tahunan MPR, Ada Megawati, JK, dan Hamzah Haz

Nasional
Pidato Kenegaraan 2022, Jokowi Kenakan Baju Adat Bangka Belitung

Pidato Kenegaraan 2022, Jokowi Kenakan Baju Adat Bangka Belitung

Nasional
40 Narapidana Terorisme Gunung Sindur Ikrar Setia Ke NKRI

40 Narapidana Terorisme Gunung Sindur Ikrar Setia Ke NKRI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.