Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/02/2022, 13:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono hingga kini masih mengkaji mengenai pemindahan Markas Komando Armada I (Koarmada I) dari Jakarta ke Kepulauan Riau.

Yudo menjelaskan, rencana pemindahan ini berkaitan dengan wilayah trouble spot Koarmada I, yakni yang berada di Natuna, Selat Malaka, Selat Singapura, maupun di perbatasan dengan India.

"Dengan daerah operasi yang menjadi prioritas itu tentunya akan lebih efektif apabila Koarmada I berada di wilayah Kepulauan Riau sehingga pas di tengah-tengahnya kan," kata Yudo kepada awak media di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Baca juga: Besok, KSAL Lantik Laksdya Agung Jadi Panglima Koarmada RI

Yudo mengatakan, di Kepulauan Riau, terdapat Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV/Tanjungpinang.

Di lokasi ini sudah mempunyai sarana dan prasarana. Kondisi ini pun membuat syarat pemindahan terpenuhi.

Meski demikian, Yudo menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan Markas Koarmada I berpindah dari Jakarta ke Kepulauan Riau.

"Jadi untuk Koarmada I tidak harus pindah, tidak harus pindah. Ketentuannya tidak ada untuk harus pindah," ujar dia.

"Namun demikian, tentunya Koarmada (I) ini kan harus bisa mengantisipasi perkembangan situasi atau trouble spot yang terjadi di wilayah perairan Indonesia ini," katanya.

Baca juga: Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

Yudo mengatakan, pemindahan Markas Koarmada I akan melalui kajian yang panjang.

Mengingat, untuk mendirikan Markas Koarmada I membutuhkan biaya yang besar, termasuk melaksanakan pergeseran material dan personel yang besar.

Hal itu serupa layaknya TNI AL mendirikan Koarmada baru.

"Pendirian Armada juga tidak bisa dalam setahun, dua tahun, bisa bertahap," terang dia.

"Namun demikian, untuk efektif, efisien memang yang efektif di sana karena daerah operasinya lebih dekat sehingga efektifnya sewaktu digerakkan kapal akan lebih cepat di banding dari Jakarta," imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Nasional
Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Nasional
DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

Nasional
Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Nasional
Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Nasional
Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

Nasional
BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

Nasional
Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Nasional
Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Nasional
KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

Nasional
PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

Nasional
Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.