Yasonna Berharap Pemerintah-DPR Segera Bahas Revisi UU Narkotika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah akan segera membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kami harapkan dalam waktu dekat sudah bisa kami bahas dengan Komisi III karena menurut hemat kami, revisi Undang-Undang Narkotika sangat penting untuk kita segerakan," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (2/2/2022).

Yasonna menyebutkan, pada November 2021 dia telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana revisi UU Narkotika.

Baca juga: Anggota Baleg: Revisi UU Narkotika Nyaris Terlupakan, Pemerintah Masih Serius atau Tidak?

Desakan agar UU Narkotika direvisi kembali muncul setelah peristiwa kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang pada September 2021 yang menewaskan 49 orang.

Saat kejadian nahas itu terjadi, penghuni lapas itu melebihi kapasitas, terutama dari para pengguna atau korban narkoba yang jumlahnya lebih dari 50 persen.

Menko Polhukam Mahfud MD saat itu menyampaikan, para pengguna atau korban narkotika semestinya tidak dihukum penjara, tetapi justru direhabilitasi.

"Pengguna yang jadi korban itu kita pikirkan apakah itu harus masuk lapas semua? Apa tidak lebih bagus dengan selektif direhabilitasi pada tahap tertentu sehingga penjara itu tidak perlu terlalu penuh," kata dia.

Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Yasonna juga menyampaikan perkembangan dua RUU usulan pemerintah lainnya yang belum diajukan ke DPR yakni revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Pemasyarakatan. Ia mengatakan, pemerintah telah melakukan diskusi publik di 12 kota besar se-Indonesia mengenai revisi KUHP.

Sementara, RUU Pemasyarakatan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 untuk menjadi RUU carry over.

Revisi KUHP dan RUU Pemasyarakatan sebelumnya hampir disahkan pada 2019 tetapi akhirnya batal karena ditolak oleh banyak pihak.

Revisi UU Narkotika, revisi KUHP, dan revisi UU Pemasyarakatan sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022 sebagai RUU usulan pemerintah.