Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Siap Pindah ke IKN Nusantara

Kompas.com - 02/02/2022, 12:55 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap untuk pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Firli menjelaskan, di dalam Undang-Undang KPK telah diatur bahwa lembaga antirasuah itu hanya berkedudukan di ibu kota negara.

"Undang-Undang memang menyebutkan, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dikatakan KPK berkedudukan di Ibu Kota Negara. Tentu ini juga harus kita laksanakan," ujar Firli, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Menurut Firli, KPK tidak keberatan pindah ke IKN Nusantara.

Baca juga: Pengembang Masih Wait and See Beli Tanah di IKN Baru, Mengapa?

Apalagi, pegawai KPK merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai harus berperan dalam pembangunan negara.

"Perannya ada tiga, satu, ASN sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua, ASN itu adalah  (bagian) penting pelayanan publik, KPK memberikan pelayanan publik," kata Firli.

"Dan yang ketiga, ASN itu merupakan perekat kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Sehingga di manapun KPK berada tiga hal tersebut harus dimainkan," tutur dia.

Baca juga: Geledah Rumah Pribadi Eks Bupati Buru Selatan, KPK Sita 2 Unit Mobil

Dalam kesempatan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/(Bappenas), Suharso Monoarfa mengajak KPK mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami memohon kepada KPK dan memang sebelumnya KPK sudah masuk di dalam Pokja (kelompok kerja) yang dalam hal ini salah satu komisi yang mengawasi (pembangunan IKN)," ujar Suharso dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

"Tetapi, kami ingin mengajak lebih tajam lagi dalam hal persiapan perencanaan dan pembangunan IKN," kata dia melanjutkan.

Baca juga: KSP: Pemerintah Sedang Siapkan 10 Aturan Turunan UU IKN

Suharso menjelaskan, tujuannya meminta pengawasan lebih dari KPK adalah agar pembangunan IKN Nusantara tidak terjadi inefisiensi terkait harga maupun biaya pengadaan lahan yang digunakan untuk pembangunan tersebut.

"Kemudian, inefisiensi terhadap harga-harga yang lainnya dan mengakibatkan terjadi kenaikan eskalasi yang tentu memberatkan bagi kita semua, ibu kota negara yang akan datang," papar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dikawal LPSK, Ajudan SYL Hadir di Ruang Sidang

Dikawal LPSK, Ajudan SYL Hadir di Ruang Sidang

Nasional
Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA

Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA

Nasional
Bos Apple Bertemu Jokowi, Pemerintah Dorong Bangun Pabrik di Indonesia

Bos Apple Bertemu Jokowi, Pemerintah Dorong Bangun Pabrik di Indonesia

Nasional
Usai Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella Akan Kunjungi Indonesia Akhir April

Usai Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella Akan Kunjungi Indonesia Akhir April

Nasional
Kenakan Rompi Tahanan, Dua Pelaku Pungli di Rutan KPK Minta Maaf

Kenakan Rompi Tahanan, Dua Pelaku Pungli di Rutan KPK Minta Maaf

Nasional
Bos Apple, Tim Cook, Hadir di Istana untuk Bertemu Jokowi

Bos Apple, Tim Cook, Hadir di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Eks Stafsus dan Sekjen Kementan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Eks Stafsus dan Sekjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
BMKG Perkirakan Potensi Curah Hujan Sedang-Lebat hingga 21 April

BMKG Perkirakan Potensi Curah Hujan Sedang-Lebat hingga 21 April

Nasional
Ragam Respons Partai Pendukung Prabowo soal PPP yang Siap Gabung: Beri Syarat dan Perlu Dibicarakan Dulu

Ragam Respons Partai Pendukung Prabowo soal PPP yang Siap Gabung: Beri Syarat dan Perlu Dibicarakan Dulu

Nasional
Nasib Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024: Dilarang PDI-P Daftar, Diberi Karpet Merah oleh Golkar

Nasib Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024: Dilarang PDI-P Daftar, Diberi Karpet Merah oleh Golkar

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Prabowo-Gibran Bela Jokowi dari Tuduhan Nepotisme

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Prabowo-Gibran Bela Jokowi dari Tuduhan Nepotisme

Nasional
Hilang Saat OTT KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kini Jadi Tersangka

Hilang Saat OTT KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kini Jadi Tersangka

Nasional
Ramai-ramai Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

Ramai-ramai Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

Nasional
Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Nasional
Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo, dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo, dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com