Kompas.com - 02/02/2022, 05:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meminta agar pelaksanaan tatap muka (PTM) dievaluasi, setelah sebelumnya Pemerintah terus menegaskan sekolah tatap muka 100 persen di sejumlah daerah terus berjalan sekalipun kasus Covid-19 mengalami lonjakan.

"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," ujar Jokowi.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara virtual dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin (31/1/2022), sebagaimana dilansir di laman resmi setkab.go.id, Selasa (1/2/2022).

Jokowi meminta jajarannya untuk berhati-hati menyikapi kondisi pandemi saat ini karena kasus aktif Covid-19 naik sangat tinggi, usai varian Omicron menyebar di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Minta PTM di Jakarta Dievaluasi, Anies: Kami Monitor

"Hati-hati, saya ingin menegaskan kehati-hatian kita karena kasus aktif (Covid-19) naik 910 persen. Dari yang sebelumnya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari (2022), kemudian menjadi 61.718 kasus di 30 Januari (2022)," jelasnya.

Dari catatan Pemerintah, penambahan kasus baru Covid-19 melambung tinggi hingga 2.248 persen.

Diketahui, penambahan kasus aktif Covid-19 pada 9 Januari ada di angka 529 kasus pada 9 Januari. Namun tidak sampai sebulan, peningkatan kasus sudah mencapai lebih dari 16 ribu dalam sehari.

"Tapi yang kita patut bersyukur meskipun kasus aktif naik 910 persen, tidak diikuti dengan melonjaknya angka kematian, ini bagus. Meskipun demikian, tetap harus kita harus tetap waspada," ungkap Jokowi.

Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pada Selasa (1/2/2022), tefdapat penambahan 28 kasus kematian pasien Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Epidemiolog: PTM Harus Dihentikan Sekarang meski Sudah Agak Terlambat

Jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dalam sehari itu termasuk yang tertinggi dalam kurun waktu seminggu.

Pada 31 Januari lalu, dilaporkan ada 17 kasus kematian; 30 Januari ada 18 kasus; 29 Januari ada 17 kasus; 28 Januari ada 7 kasus; 27 Januari ada 7 kasus dan 26 Januari ada 7 kasus.

Data terbaru juga menunjukkan terjadi penambahan 16.021 kasus positif Covid-19 dalam sehari. Saat ini, ada 81.349 kasus aktif Covid-19. Jumlah tersebut mengalami penambahan sebanyak 12.753 kasus aktif dalam 24 jam.

Pemerintah juga mencatat 12.121 suspek Covid-19. Sedangkan, kasus Covid-19 telah menyebar di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Sempat dikritik

Pemerintah sebelumnya sempat dikritik karena masih tetap memberlakukan PTM 100% di beberapa daerah padahal penambahan kasus Covid-19 sangat tinggi.

Sejumlah pihak mendorong agar pemerintah menghentikan sementara PTM atas pertimbangan kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik. Hal ini menyusul laporan Pemprov DKI yang mencatat menutup 90 sekolah akibat temuan kasus Covid-19 per Sabtu (22/1/2022).

Sementara itu di Depok, ada 34 sekolah yang menghentikan sementara sekolah tatap muka menyusul temuan 239 kasus Covid-19. Kemudian Tangerang Selatan telah menutup empat sekolah, namun Pemkot Bekasi mengklaim belum ada sekolah yang ditutup terkait penemuan klaster penularan di kalangan siswa.

"Sudah saatnya (PTM diberhentikan), bahkan menurut saya sudah agak terlambat," kata Ahli epidemiologi Indonesia dari Griffith University Dicky Budiman, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Soal Evaluasi PTM, Ketua Komisi X Minta Disesuaikan dengan Situasi Wilayah

Ia menyayangkan masih digelarnya PTM di tengah lonjakan kasus Covid-19. Menurut Dicky, PTM harus dihentikan sementara setidaknya hingga pertengahan Maret 2022.

Sebab, masa tersebut diprediksi akan menjadi momen kritis penyebaran kasus varian Omicron. Dicky menilai, pemerintah seharusnya bisa mempelajari bagaimana menyikapi kasus Covid-19 khususnya varian omicron sejak lama, dengan berkaca dari negara lain yang sudah meningkat kasusnya.

"Berbicara intervensi kesehatan publik, bukan ketika sudah kelihatan memburuk, apalagi bicara Omicron yang sangat serius untuk anak. Maka penyikapannya itu harus jauh-jauh hari," tegasnya.

Bahkan, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan kepala daerah sekitar kawasan aglomerasi agar segera menghentikan skema PTM 100 persen.

Baca juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Sekolah Diizinkan PTM dan PJJ

Hal itu perlu dilakukan demi keselamatan dan kesehatan semua warga sekolah.

"Kami memohon agar Pak Anies mengembalikan kepada skema PTM Terbatas 50 persen," ungkap Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, Kamis (27/1/2022).

Salah satu alasan pemerintah masih menerapkan PTM adalah karena ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Aturan itu menyebut, PTM 100 persen bisa dilaksanakan di wilayah berstatus PPKM Level 1-2 dengan tingkat vaksinasi dosis kedua untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di atas 80 persen dan lansia di atas 50 persen.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menyatakan rasio jumlah kasus tertinggi di Jakarta masih didominasi oleh warga usia 20 tahun ke atas.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Bekasi Putuskan Tetap Gelar PTM dengan Kapasitas 50 Persen

Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, saat ini belum ada anak-anak yang dirawat di rumah sakit dengan gejala Covid-19 varian Omicron sedang hingga berat.

"Jadi kalau saya lihat datanya, yang dirawat di rumah sakit adalah banyaknya saat ini lansia dan orang tua. Sampai hari ini belum ada anak-anak yang dirawat di rumah sakit dengan kategori gejala sedang dan berat," ujar Budi sebagaimana dikutip dari KompasTV, Jumat (28/1/2022).

Adapun data mengenai gejala dari pasien Covid-19 di Indonesia diketahui saat ini sebagian besar adalah batuk, serta gatal dan nyeri tenggorokan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Nasional
'Chemistry' Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

"Chemistry" Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

Nasional
Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Nasional
Polri Kaji Perizinan Liga 1 dengan Sistem 'Bubble'

Polri Kaji Perizinan Liga 1 dengan Sistem "Bubble"

Nasional
KSAL Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat Singgung Ancaman di Laut

KSAL Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat Singgung Ancaman di Laut

Nasional
Jabatan Panglima TNI untuk Kekuatan Politik Presiden Dinilai Tak Lepas dari Sejarah Orba

Jabatan Panglima TNI untuk Kekuatan Politik Presiden Dinilai Tak Lepas dari Sejarah Orba

Nasional
Kapolres Bantah Isu Korban Gempa Cianjur Tolak Bantuan

Kapolres Bantah Isu Korban Gempa Cianjur Tolak Bantuan

Nasional
Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Tak Setuju Wacana Jokowi jadi Cawapres

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Tak Setuju Wacana Jokowi jadi Cawapres

Nasional
KPK Periksa Plt Bupati PPU, Dalami Penyertaan Modal dan Pencairan Dana ke BUMD

KPK Periksa Plt Bupati PPU, Dalami Penyertaan Modal dan Pencairan Dana ke BUMD

Nasional
Bahas Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Polri Sebut Syarat Perizinan Akan Dibuat Sangat Ketat

Bahas Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Polri Sebut Syarat Perizinan Akan Dibuat Sangat Ketat

Nasional
Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Nasional
Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Nasional
Imbauan Kemenkes: Ada KIPI Usai Vaksin Polio, Segera Lapor

Imbauan Kemenkes: Ada KIPI Usai Vaksin Polio, Segera Lapor

Nasional
Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Nasional
Laksdya Muhammad Ali dan Heru Kusmanto Dianggap Berpeluang Jadi KSAL

Laksdya Muhammad Ali dan Heru Kusmanto Dianggap Berpeluang Jadi KSAL

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.