Lelaki Tangguh pada Perayaan Imlek

Keberhasilannya sendiri tak lepas dari peran Kementerian KP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).

Dalam hal tersebut, BRSDM memberikan kuota khusus bagi para anak nelayan untuk menempuh pendidikan di satuan-satuan pendidikan lingkup Kementerian KP, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Para anak nelayan yang sedari kecil sudah akrab dengan dunia kelautan dan perikanan dari pekerjaan orangtuanya, seringkali menemui kesulitan biaya untuk melanjutkan pendidikan.

Baca juga: Asa Si Anak Nelayan di Atas Perahu Ketinting

Tak hanya itu, mereka juga seringkali kalah bersaing dengan anak-anak perkotaan pada seleksi masuk ke satuan pendidikan.

Oleh karena itu, Kementerian KP memberikan kuota khusus dengan biaya ditanggung negara, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada para anak nelayan.

Menteri KP Trenggono mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan akses dan alokasi pendidikan bagi anak nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta petambak garam.

"Saat ini minimal sebanyak 50 persen dari total jumlah peserta didik merupakan anak pelaku usaha kelautan dan perikanan. Jumlah ini akan terus ditingkatkan dengan memperhatikan keterwakilan asal peserta didik dari tiap kabupaten atau kota dan provinsi," ujarnya saat mewisuda lulusan satuan pendidikan tinggi Kementerian KP pada 2021.

Baca juga: Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Peningkatan target peserta didik pada 2022

Pada kesempatan terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BRSDM Kusdiantoro mengatakan, jumlah anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan di satuan pendidikan Kementerian KP pada 2021 mencapai 55,2 persen dari total keseluruhan peserta didik aktif sebanyak 8.426 orang.

“Jumlah total peserta didik tersebut pada 2022 akan ditingkatkan lagi menjadi sekitar 8.535 orang,” ujarnya pada Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun Capaian Kinerja 2021 dan Proyeksi 2022 BRSDM, Selasa (14/12/2021).

Kusdiantoro menyampaikan, satuan pendidikan Kementerian KP terdiri 11 satuan pendidikan tinggi dan sembilan satuan pendidikan menengah.

Baca juga: Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Satuan pendidikan tinggi tersebut terdiri dari satu Politeknik AUP (kampus Jakarta, Bogor, dan Serang). Sementara itu, sembilan Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) berada di Dumai, Karawang, Pangandaran, Sidoarjo, Jembrana, Bone, Bitung, Kupang, dan Sorong; serta satu Akademi Komunitas di Wakatobi.

Adapun satuan pendidikan menengah terdiri dari sembilan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) di Ladong, Pariaman, Kota Agung, Tegal, Pontianak, Bone, Kupang, Waiheru, dan Sorong.

“Saat ini tengah diproses peningkatan beberapa SUPM menjadi Politeknik KP, antara lain di Aceh, Pariaman, Lampung, dan Maluku,” ujar Adi.

Baca juga: Siapkan SDM Unggul, Kementerian KP Lantik Taruna Politeknik KP Dumai

Gunakan pendekatan TEFA

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan BRSDM Bambang Suprakto mengatakan, pendidikan di lingkungan Kementerian KP menerapkan sistem pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.

Penerapan sistem pendidikan tersebut bertujuan untuk mencetak lulusan unggul dan berjiwa wirausaha. Dengan begitu, para lulusan akan siap bekerja dan dapat diterima dengan mudah di dunia usaha serta industri, atau berwirausaha.

“Pendidikan tersebut menggunakan pendekatan Teaching Factory (TEFA), yang memasukkan dunia usaha dan dunia industri ke dalam kampus, dengan persentase teori 30 persen dan praktik 70 persen,” ucap Bambang.

Baca juga: Seminar PPPI Sudan: Berharap Majukan Sistem Pendidikan Lebih Baik

Sistem pendidikan itu, lanjut dia, menitikberatkan pada pembinaan karakter peserta didik, peningkatan kompetensi melalui praktik di sarana TEFA yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan.

Kemudian menitikberatkan praktik dan magang di industri dan dunia usaha, serta pembelajaran kewirausahaan yang terintegrasi dengan kurikulum dan sertifikasi kompetensi.

“Para lulusan tak hanya memperoleh ijazah, tapi juga sertifikat keahlian dan kompetensi berstandar nasional dan internasional yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri, sesuai dengan bidangnya masing-masing,” imbuh Bambang.