Kompas.com - 01/02/2022, 12:31 WIB

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Demer mengeluhkan sulitnya proses pengajuan kredit bagi para pelaku usaha.

Keluhan tersebut disampaikan saat agenda rapat kerja (raker) Komisi VI DPR dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Gedung DPR, Senayan, Senin (31/1/2022).

Menurut Demer, syarat peminjaman kredit sulit dipenuhi para pelaku usaha, terutama bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-19.

“Ketika saya di lapangan, banyak pengaduan datang, Pak. Ada syarat pengajuan kredit terutama program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) usaha mikro kecil menengah (UMKM),” kata Demer kepada Bahlil, dikutip dari keterangan pers resmi DPR, Selasa (1/2/2022).

Baca juga: Anggota DPR Ini Nilai Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga Gagal Total

Salah satu keluhan yang disampaikan pelaku usaha, kata Demer, berkaitan dengan hasil omzet Rp 50 miliar.

“Menurut mereka ini memberatkan, pinjam maksimal Rp 10 miliar, tetapi nanti harus dapat omzet sampai Rp 50 miliar. Padahal mungkin yang mereka butuhkan hanya Rp 1 miliar saja untuk mempertahankan usaha. Tolong ini diperhatikan, Pak,” tutur Demer.

Demer turut menjelaskan bahwa bantuan dana tersebut benar-benar dibutuhkan pelaku usaha untuk menstabilkan bisnis selama pandemi.

“Bantuan biasanya digunakan untuk mempertahankan pegawai atau karyawan inti kemudian untuk merawat properti usaha, seperti kolam renang atau taman yang harus dijaga,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Transparan soal Penanganan Omicron, Anggota DPR: Jangan Sampai Masyarakat Lengah

Tak hanya itu saja, Demer juga mengkritisi syarat pengajuan kredit yang harus menyertakan cash flow.

“Situasi masih pandemi, bagaimana ceritanya ada cash flow. Walaupun pelaku bisnis utamanya di Bali tetap optimistis menjalankan bisnis mereka,” ungkapnya.

Merespons hal itu, Menteri Bahlil mengaku bahwa pihaknya optimistis target tersebut bisa dicapai.

"Itu bukan pekerjaan mudah ke depan, tapi saya yakin dengan pengalaman dua tahun (pandemi) pada 2020 dan 2021, dengan satu perubahan pola regulasi lewat Undang-undang Cipta Kerja, dan tingkat kebutuhan global terhadap sumber daya alam Indonesia," paparnya.

Baca juga: Minyak Goreng Langka Meski Sudah Satu Harga, Anggota DPR: Pemerintah dan Pelaku Industri Perlu Duduk Bersama

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau yang Diduga Terima Suap

KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau yang Diduga Terima Suap

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 28,6 Persen, Puan hanya 2,4 Persen

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 28,6 Persen, Puan hanya 2,4 Persen

Nasional
Melalui Dai Ambassador Dompet Dhuafa, South East Asia Group Berikan Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Melalui Dai Ambassador Dompet Dhuafa, South East Asia Group Berikan Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
KPK Telusuri Dugaan Pengumpulan Uang oleh Rektor Unila Terkait Calon Mahasiswa 'Titipan'

KPK Telusuri Dugaan Pengumpulan Uang oleh Rektor Unila Terkait Calon Mahasiswa "Titipan"

Nasional
DPR Diharap Tanyakan 7 Poin Persoalan di Uji Kelayakan Calon Panglima TNI

DPR Diharap Tanyakan 7 Poin Persoalan di Uji Kelayakan Calon Panglima TNI

Nasional
KPK Duga Kas BUMD Sumsel PT SMS Mengalir Keluar Tanpa Bukti Jelas

KPK Duga Kas BUMD Sumsel PT SMS Mengalir Keluar Tanpa Bukti Jelas

Nasional
Soal Sprin Penyelidikan Kasus Yosua, Hendra Kurniawan: Itu Langsung dari Ferdy Sambo

Soal Sprin Penyelidikan Kasus Yosua, Hendra Kurniawan: Itu Langsung dari Ferdy Sambo

Nasional
Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Nasional
Soal Penjodohan Prabowo-Ganjar, Fadli Zon: Semua Kemungkinan Masih Terbuka

Soal Penjodohan Prabowo-Ganjar, Fadli Zon: Semua Kemungkinan Masih Terbuka

Nasional
Yudo Margono Jalani 'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Besok, Komisi I: Digelar Terbuka

Yudo Margono Jalani "Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Besok, Komisi I: Digelar Terbuka

Nasional
Survei Indikator: Pendukung AHY Lebih Banyak Pilih Anies Baswedan sebagai Capres

Survei Indikator: Pendukung AHY Lebih Banyak Pilih Anies Baswedan sebagai Capres

Nasional
Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
Menkes: 50 Persen Pasien Covid-19 yang Meninggal Belum Divaksin Sama Sekali

Menkes: 50 Persen Pasien Covid-19 yang Meninggal Belum Divaksin Sama Sekali

Nasional
Suara Korban Pencabulan: Vonis 7 Tahun untuk Bechi Tak Penuhi Rasa Keadilan

Suara Korban Pencabulan: Vonis 7 Tahun untuk Bechi Tak Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Takut Tolak Perintah Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E: Pangkat Kami bagai Bumi dan Langit

Takut Tolak Perintah Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E: Pangkat Kami bagai Bumi dan Langit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.