Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sohibul Sebut PKS Dianggap Terlalu Lembek sebagai Oposisi

Kompas.com - 31/01/2022, 19:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengungkapkan, partainya pernah dianggap terlalu lembek sebagai oposisi oleh petinggi sebuah partai pendukung pemerintah.

"Walaupun tidak saya ceritakan partainya, sekitar 4 hari lalu saya ketemu petinggi sebuah partai, partai itu ada di dalam koalisi pemerintah, dua orang dari petinggi itu menyampaikan kepada saya, 'Pak Sohibul, ini kenapa PKS kok makin ke sini oposisinya makin lembek' katanya," ujar Sohibul dalam acara yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Wapres Harap PKS Promosikan Islam yang Damai dan Moderat

Sohibul pun mengakui, publik saat ini juga menilai bahwa PKS terasa lembek dalam menghadapi pemerintah.

Namun, Sohibul menilai, persoalan keras atau lembeknya PKS merupakan penilaian yang subyektif.

Mantan presiden PKS itu menekankan, sikap oposisi yang diambil PKS bukanlah sikap yang asal beda, tetapi dilandasi pertimbangan secara serius melalui musyawarah majelis syuro PKS.

Ia juga mengeklaim bahwa kritik yang disampaikan oleh kader PKS bukanlah kritikan yang kosong.

"Yang terpenting adalah, bagi kader-kader PKS, siapapun, termasuk yang pada sering tampil di media ini, kita harus tetap berada pada kritisisme yang substantif, ada isinya, bukan kritis yang asal beda atau asal bunyi, tapi yang benar-benar punya nilai," ujar Sohibul.

Menurut Sohibul, hal itu sudah terbukti ketika Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak keras oleh PKS pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

"Artinya, di situ sudah jelas bahwa pilihan PKS tidak menyetujui itu adalah pilihan yang penuh argumen, bukan asal beda," kata dia.

Sohibul melanjutkan, PKS juga tidak begitu mempersoalkan apabila aspirasi yang disuarakan PKS pada akhirnya tak didengar oleh pemerintah.

Ia menyadari, jumlah kursi yang dimiliki PKS di parlemen adalah minoritas di tengah demokrasi yang menerapkan sistem suara terbanyak.

Baca juga: Sekjen: Kerja-kerja PKS Diharapkan Bisa Tambah Kader dan Kursi di Parlemen

"Bagi kami bukan masalah didengar atau dilaksanakan, tetapi kami terus berjuang menyampaikan aspirasi masyarakat, itu yang paling penting," kata Sohibul.

Ia pun menegaskan, partainya akan tetap mengambil posisi sebagai partai yang bersikap oposisi terhadap pemerintah sebagai bentuk kepatutan dalam demokrasi agar terciptanya sistem check and balances.

"Jadi menurut saya posisi PKS ini justru memberikan kontribusi tetap bagi tetap terpeliharanya kepatuttan demokrasi kita, tidak tersisihkan sama sekali, tidak merasa kita," ujar Sohibul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com