Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Transparan soal Penanganan Omicron, Anggota DPR: Jangan Sampai Masyarakat Lengah

Kompas.com - 31/01/2022, 11:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah transparan dalam pengambilan langkah antisipatif terkait varian Covid-19, Omicron.

Sebab, selama ini pemerintah menyatakan varian Omicron tidak bahaya, tapi tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Rate) di DKI Jakarta naik hinga 54 persen pada Sabtu (29/1/2022). 

"Jangan sampai masyarakat lengah akibat informasi yang mengatakan bahwa Omicron tidak separah varian Delta. Benarkah Omicron tidak berbahaya? Tapi mengapa jumlah ranjang terisi di rumah sakit makin meningkat, termasuk ruang ICU? Pemerintah harus dapat menjelaskan ini dengan baik," kata Netty dalam keterangannya, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Kita Masih di Awal, Belum Puncak Kasus Omicron, Jangan Sampai RS Penuh Duluan...

Anggota Komisi IX DPR itu kemudian meminta masyarakat agar pula membangun kewaspadaan terhadap Omicron.

Dia mencontohkan bagaimana pasien Covid-19 meninggal akibat Omicron diketahui karena pasien itu memiliki komorbid atau penyakit penyerta.

Namun, lanjut Netty, hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kewaspadaan.

"Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya adalah dengan menunda bepergian ke luar negeri. Diketahui, mayoritas suspek adalah pelaku perjalanan luar negeri," tambahnya.

Kembali ke pemerintah, Netty melihat terdapat kendala dalam cara mendeteksi jenis varian Omicron yang seharusnya menggunakan tes PCR metode S-gene Target Failure (SGTF), tidak bisa dengan tes PCR dan antigen biasa.

Baca juga: PERSI Sebut BOR RS di Tingkat Nasional 14 Persen, DKI Jakarta Paling Tinggi

"Tes ini (SGTF) masih sedang diproduksi dan tidak semua tempat menyediakan. Pemerintah harus memastikan kemampuan testing di daerah dalam mendeteksi varian secara lebih spesifik," jelasnya.

Netty berharap, pemerintah mengevaluasi beberapa hal penting dalam penanganan Omicron di antaranya memperkuat tindakan pencegahan di masyarakat pada semua tatanan tempat kerja dan interaksi sosial ekonomi.

Caranya menurut dia, dengan disiplin protokol kesehatan dan peningkatan testing serta tracing.

"Tracing kasus Omicron harus dilakukan dengan serius dan teliti. Perbanyak testing untuk meng-cover kasus harian dengan alat tes khusus. Pemerintah pun harus merespons dengan baik kebutuhan rumah sakit akan alat dan dukungan infrastruktur lainnya. Jangan sampai RS enggan menerima pasien karena kurangnya dukungan ketersediaan alat dan cover pembiayaan," pungkasnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Diketahui, beberapa waktu belakangan, kasus harian Covid-19 kembali meningkat seiring meluasnya penyebaran varian Omicron.

Kasus harian Covid-19 kembali meningkat yaitu sebanyak 12.422 pada Minggu (30/1/2022).

Angka tersebut merupakan penambahan kasus harian tertinggi terhitung sejak lima bulan terakhir.

Berdasarkan catatan Kompas.com, penambahan kasus Covid-19 di atas 12.000 terakhir terjadi pada 27 Agustus 2021 yaitu sebanyak 12.618.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com