Kompas.com - 31/01/2022, 09:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berharap tidak ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi pandemi untuk meraup keuntungan.

Hal itu ditekankan menyusul mengemukanya kabar bahwa seorang wisatawan mancanegara (wisman) asal Ukraina merasa ditipu oleh pihak hotel usai menjalani karantina pelaku perjalanan internasional.

"Kita harapkan bahwa tidak ada pihak yang mengambil keuntungan," kata Sandiaga Uno dalam tayangan Kompas Siang, dikutip YouTube Kompas TV, Minggu (30/1/2022).

Baca juga: Sandiaga Uno Dapat Aduan Soal Mafia Karantina Hotel, PHRI Sebut Ada Salah Pengertian

Sandiaga menegaskan, ia tak segan menindak pihak hotel jika terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan terhadap tamu karantina.

Menurut dia, tindakan tegas itu dapat berwujud mengeluarkan hotel tersebut dari daftar tempat hotel karantina.

"Kami akan tindak tegas jika ini sudah sampai pada titik yang tentunya perlu diambil suatu kebijakan," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, beberapa penyedia jasa hotel pun sudah ada yang diberikan peringatan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) karena melakukan kesalahan.

"Bukan hanya peringatan, tapi tindakan tegas untuk dikeluarkan dari list yang bisa menyediakan fasilitas karantina," tambah dia.

Baca juga: Sandiaga Uno Terima Laporan WN Ukraina Merasa Ditipu saat Karantina di Hotel di Jakarta

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga menanggapi adanya pernyataan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang menilai bahwa persoalan wisatawan Ukraina itu sejatinya kesalahpahaman komunikasi.

Menurut Sandi, jika terjadi miskomunikasi, maka dapat diselesaikan dengan cara memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya.

"Selalu kami tekankan bahwa di era keterbukaan seperti ini, jika ada miskomunikasi antara penyedia jasa dan pelaku perjalanan, bisa diselesaikan salah satunya dengan mengedepankan pelayanan yang terbaik dan pengendalian Covid-19," tekan dia.

Lebih jauh, ia kembali menegaskan kepada semua pihak agar tidak mencoba mengambil untung, mengingat situasi sulit tengah dirasakan pelaku industri di masa pandemi.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa Kemenparekraf akan terus mengungkap apabila terjadi persoalan yang melibatkan antara penyedia jasa dan wisatawan di Tanah Air.

Utamanya, kata dia, mengenai prosedur resmi terkait karantina pelaku perjalanan internasional.

"Kami akan terus melakukan komunikasi, advokasi dan menghubungkan dengan pihak terkait agar adanya kejelasan mengenai prosedur karantina ini," katanya.

Baca juga: PHRI Klarifikasi soal Dugaan Kecurangan Hotel Karantina: Ada Salah Pengertian

Sebelumnya diberitakan, PHRI menilai ada persoalan komunikasi yang terjadi menyusul mengemukanya dugaan kecurangan hotel tempat karantina.

Persoalan komunikasi ini disebut terjadi antara pihak hotel karantina di Jakarta dan wisman asal Ukraina.

"Boleh disampaikan bahwa ini ada salah pengertian. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh pihak Kemenparekraf," kata Koordinator Hotel Repatriasi PHRI Vivi Herlambang saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

Diketahui, dugaan mafia karantina itu terjadi setelah wisman tersebut merasa ditipu oleh pihak hotel tempat karantina sebelum berwisata ke Bali.

Informasi itu sebelumnya diungkapkan Menparekraf Sandiaga Uno melalui akun Instagram @sandiuno.

Tangkap layar unggahan Menparekraf Sandiaga Uno terkait dugaan oknum karantina.TANGKAP LAYAR INSTAGRAM @SANDIUNO Tangkap layar unggahan Menparekraf Sandiaga Uno terkait dugaan oknum karantina.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KY Sebut Tak Temukan 'Track Record' Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

KY Sebut Tak Temukan "Track Record" Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

Nasional
Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Nasional
Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Nasional
Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi: Kerusuhan Kanjuruhan Tragedi Kemanusiaan, Jangan Sampai Terulang Lagi

Jokowi: Kerusuhan Kanjuruhan Tragedi Kemanusiaan, Jangan Sampai Terulang Lagi

Nasional
Jokowi Perintahkan Kapolri Investigasi dan Usut Tuntas Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Jokowi Perintahkan Kapolri Investigasi dan Usut Tuntas Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi: Hentikan Sementara Liga 1

Jokowi: Hentikan Sementara Liga 1

Nasional
Cak Imin Anggap Aneh Pihak Keamanan Tak Paham Larangan FIFA soal Penggunaan Gas Air Mata

Cak Imin Anggap Aneh Pihak Keamanan Tak Paham Larangan FIFA soal Penggunaan Gas Air Mata

Nasional
Puan Minta PSSI Hentikan Sementara Liga Sepakbola Nasional

Puan Minta PSSI Hentikan Sementara Liga Sepakbola Nasional

Nasional
Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Nasional
YLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen di Luar PSSI

YLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen di Luar PSSI

Nasional
YLBHI: Negara Harus Bertanggung Jawab dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan

YLBHI: Negara Harus Bertanggung Jawab dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.