Kompas.com - 31/01/2022, 08:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyusun 10 aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN), baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), dan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Perumusan 10 aturan turunan tersebut dilakukan setelah pemerintah menerima naskah UU IKN, pada Kamis (27/1/2022) lalu.

"10 aturan turunan itu meliputi tiga PP, lima Perpres, satu Kepres, dan satu Peraturan Kepala Otorita IKN," ujar Wandy dalam keterangan pers KSP pada Senin (31/1/2022).

Wandy mencontohkan beberapa aturan turunan yang dituangkan dalam bentuk perpres, di antaranya tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN serta penyiapan pembangunan dan pemindahan IKN.

Selain itu, perpres juga akan mengatur soal struktur organisasi, tugas wewenang dan tata kerja Otorita IKN.

"Kalau soal biaya atau anggaran akan diatur dalam PP tentang pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN," papar Wandy.

Baca juga: UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Wandy juga menegaskan, penyusunan aturan turunan UU IKN ditargetkan selesai dalam dua bulan.

Yakni terhitung dari sejak pengesahan UU IKN, pada 18 Januari 2022 lalu.

"Rentang waktunya 2 bulan ya sejak UU IKN disahkan. Naskah dari DPR saat ini sedang dirapikan dan diberi nomor UU-nya," pungkas tambah Wandy.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar telah mengantar draf UU IKN pada Kamis pekan lalu.

"Ketua DPR menugaskan Sekjen DPR untuk menyerahkan UU IKN kepada Presiden melalui Mensetneg, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 batas waktunya 7 hari dan hari ini batas tujuh harinya,” kata Indra dalam keterangannya.

Baca juga: UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Dia mengatakan, UU tersebut sudah lengkap. Sehingga telah siap diserahkan kepada pemerintah.

Aturan ini terdiri dari 44 pasal yang ada dalam 11 bab.

Diketahui, rapat paripurna DPR tanggal 18 Januari lalu sudah menetapkan RUU IKN menjadi UU.

Seluruh fraksi menyetujui kecuali Fraksi PKS.

Saat ini UU tersebut tinggal menunggu tanda tangan presiden untuk kemudian diundangkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tragedi Kanjuruhan, Saat Penempatan Polisi dan Tentara di Stadion Dinilai Tak Relevan

Tragedi Kanjuruhan, Saat Penempatan Polisi dan Tentara di Stadion Dinilai Tak Relevan

Nasional
Pengacara Pastikan Putri Candrawathi akan Kooperatif Meski Penanahannya Dipindah ke Rutan Salemba

Pengacara Pastikan Putri Candrawathi akan Kooperatif Meski Penanahannya Dipindah ke Rutan Salemba

Nasional
Dalami soal Ledakan Bom di Riau, Densus 88: Belum Terindikasi Terorisme

Dalami soal Ledakan Bom di Riau, Densus 88: Belum Terindikasi Terorisme

Nasional
Panglima: 4 Prajurit TNI Akui Bertindak Berlebihan Saat Kerusuhan Kanjuruhan

Panglima: 4 Prajurit TNI Akui Bertindak Berlebihan Saat Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Hillary Brigitta Lasut Tuding Mamat Alkatiri Suruh Orang Besar untuk Bungkam Dirinya

Hillary Brigitta Lasut Tuding Mamat Alkatiri Suruh Orang Besar untuk Bungkam Dirinya

Nasional
Pesan Panglima ke Prajurit-PNS di HUT Ke-77 TNI: Selalu Jaga Kepercayaan Rakyat

Pesan Panglima ke Prajurit-PNS di HUT Ke-77 TNI: Selalu Jaga Kepercayaan Rakyat

Nasional
Meski Pandemi Disebut Bakal Berakhir, Pakar Imbau Tetap Pakai Masker

Meski Pandemi Disebut Bakal Berakhir, Pakar Imbau Tetap Pakai Masker

Nasional
DPR Sediakan Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa pada Gelaran P20

DPR Sediakan Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa pada Gelaran P20

Nasional
Soal Bursa Panglima TNI, Jenderal Andika: Presiden Pasti Mendadak

Soal Bursa Panglima TNI, Jenderal Andika: Presiden Pasti Mendadak

Nasional
Andika Sebut 5 Prajurit Diperiksa Setelah Bertindak Berlebihan dalam Kerusuhan Kanjuruhan

Andika Sebut 5 Prajurit Diperiksa Setelah Bertindak Berlebihan dalam Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Putri Candrawathi Dipindahkan ke Rutan Salemba

Putri Candrawathi Dipindahkan ke Rutan Salemba

Nasional
Jokowi Sudah Telepon Presiden FIFA Bahas Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Sudah Telepon Presiden FIFA Bahas Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Duduk Perkara Hillary Brigitta Lasut Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Berawal dari 'Roasting'

Duduk Perkara Hillary Brigitta Lasut Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Berawal dari "Roasting"

Nasional
BERITA FOTO: Atraksi Pesawat Tempur Meriahkan HUT Ke-77 TNI

BERITA FOTO: Atraksi Pesawat Tempur Meriahkan HUT Ke-77 TNI

Nasional
Saat Anggota Provos dan Brimob Sigap Payungi Ferdy Sambo, Media: Dia Tersangka, Bukan Jenderal Lagi!

Saat Anggota Provos dan Brimob Sigap Payungi Ferdy Sambo, Media: Dia Tersangka, Bukan Jenderal Lagi!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.