Serangan Sekjen PDI-P ke Anies: Bandingkan dengan Ahok Hingga Sebut Mintanya Bawahan yang Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berkali-kali melontarkan 'serangan' ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mulai dari mengkritik kinerja, hingga membandingkan dengan kader-kader PDI-P yang merupakan pendahalu Anies.

Setidaknya, ada 3 kali momen Hasto melontarkan kritik tajam untuk Anies. PDI-P yang merupakan partai oposisi di DKI Jakarta, memang kerap menyentil kerja-kerja Anies selama ini.

Hasto sempat membandingkan kerja Anies dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012-2014.

Ia juga menilai kerja Anies tak sebagus penerus Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Baik Jokowi, Ahok, dan Djarot merupakan kader PDI-P pemimpin ibu kota sebelum Anies.

Baca juga: PDI-P DKI Sebut Sumur Resapan Program Unggulan Anies Terbukti Gagal Atasi Banjir Jakarta

Selain itu, Hasto mengungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merasa kesal karena sulit bekerja sama dengan Anies dalam menghadapi banjir.

Terbaru, Hasto menyebut Anies sebagai pemimpin yang tak mau mengurus wilayah Jakarta secara keseluruhan.

Kritik penanganan banjir

Tahun lalu, Hasto Kristiyanto menilai Anies Baswedan tak beres menangani persoalan banjir di Jakarta. Akibatnya banjir di Jakarta pun semakin parah.

"Saya bisa merasakan betapa susahnya warga Jakarta yang sering terdampak banjir. Kalau saya mengkritik Pak Anies, itu karena bagian tanggung jawab pemimpin guna mengantisipasi banjir," kata Hasto seperti dikutip dari Kompas.TV, Sabtu (29/1/2022)

Hal tersebut disampaikan Hasto dalam acara Program Gerakan Penghijauan dan Bersih-Bersih Daerah Aliran Sungai (DAS), Cinta Ciliwung Bersih, di Waduk Cincin, Jakarta Utara, pada 21 Februari 2021.

Hasto pun menyebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sampai marah-marah akibat sikap Anies yang dinilai tak bisa diajak bekerja sama dalam menangani banjir Jakarta.

Baca juga: Ketua Fraksi PDI-P DKI: Kalau Anggaran Sumur Resapan Muncul Lagi, Itu Namanya Anggaran Siluman

"Pak Basuki, Menteri PU pun sampai marah-marah karena betapa sulitnya bekerja sama dengan pemimpin DKI tersebut,” ungkapnya.

Ia lalu menyindir cara Anies menangani banjir. Sebab saat kampanye Pilgub DKI 2017, Anies sempat menyatakan penanganan banjir Jakarta harus dilakukan dengan memastikan air meresap ke dalam tanah, bukan mengalirkan air ke laut.

"Kalau bicara banjir Jakarta, karena asumsi yang salah bahwa air itu akan masuk ke bumi," tutur Hasto.

Hasto menilai, penanganan banjir di Jakarta yang kurang saat ini dikarenakan persoalan manajemen, tata ruang, dan keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan.

KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10/2017).

Jauh di bawah Jokowi-Ahok-Djarot

Hasto Kristiyanto menilai kepemimpinan Anies Baswedan jauh berada di bawah Jokowi, Ahok, dan Djarot saat menjadi Gubernur DKI.

Akibatnya, kini kemajuan Jakarta tidak seperti ketika tiga kader PDI-P tersebut memimpin ibu kota.

"Sebab, praktis kemajuan dalam beberapa tahun terakhir masih jauh di bawah kemajuan ketika DKI dipimpin oleh Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Djarot," sebut Hasto dalam keterangannya, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: Anggota Fraksi PDI-P: Anies Lakukan Pembiaran Terhadap Kerumunan Rizieq Shihab

Hasto membicarakan hal ini saat mengungkap upaya PDI-P yang sedang merancang gagasan tentang masa depan DKI. Tujuannya adalah guna memercepat pembangunan di DKI Jakarta.

Meski PDI-P belum memutuskan soal nama calon yang akan diusung pada Pilkada DKI 2024, Hasto sempat mengungkap beberapa kandidat yang masuk dalam radar partainya untuk bisa menggantikan Anies sebagai Gubernur DKI.

"Ada juga Anas (Abdullah Azwar Anas) dari Banyuwangi (mantan Bupati Banyuwangi), Hendi (Hendrar Prihadi) dari Semarang (Wali Kota Semarang), kemudian pak Kanang (Budi Kanang Sulistyono) dari Kabupaten Ngawi (eks Bupati Ngawi)," urai Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Jumat (7/1/2022).

Baca juga: Kritik Masalah Bansos, Politisi PDI-P: Anies Tega Bayar Rp 207 Miliar untuk Formula E

Selain nama-nama itu, Hasto menyebut sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang pernah 2 periode menjadi Wali Kota Surabaya.

"Bu Risma dalam kepemimpinan selama 2 periode di Kota Surabaya mampu menunjukkan perubahan yang signifikan. Perubahan secara kultur sehingga masyarakat Surabaya kita lihat sekarang merawat lingkungan dengan baik," ucap Hasto.

Sementara untuk Gibran, Hasto menyebut putra sulung Jokowi tersebut masih harus membuktikan kepemimpinan yang ideologis dan mengedepankan kultur Nusantara agar bisa dipertimbangkan PDI-P sebagai cagub DKI.

Pemimpin santai

Saat berbicara soal pembangunan DKI Jakarta, Hasto Kristiyanto menilai Anies hanya fokus menggarap hal-hal yang ada di jantung ibu kota.

Menurut dia, Anies lebih memprioritaskan pembangunan di pusat kota seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Anies pun disebut tak mau melihat kondisi pinggiran Jakarta.

"Hal-hal yang berada di pinggiran Jakarta itu tidak mendapatkan sentuhan yang membawa perubahan secara sistemik bagi kemajuan daerah," kata Hasto saat menghadiri kegiatan penanaman pohon di Danau Kampung Bintaro, Jakarta, Sabtu (29/1/2022).

Hasto kembali membandingkan Anies dengan Jokowi, Ahok, dan Djarot. Ia mengatakan, Anies tak mau melanjutkan kebijakan-kebijakan unggulan ketiga pendahulunya itu, padahal program-program yang dimaksud punya banyak kebaikan untuk Jakarta.

Baca juga: Lika-liku Proyek Ratusan Titik Sumur Resapan Anies, Dikritik Habis-habisan, Anggaran Berujung Dihapus DPRD DKI

Contohnya seperti pembangunan taman, perawatan danau, hingga pemberian sungai. Hasto juga mengkritik Anies tak lagi memperhatikan tata kota dengan baik, seperti yang terlihat di kawasan Tanah Abang.

Anies dinilai luput dalam berbagai aspek. Dampaknya, banyak kemajuan di era Jokowi, Ahok, dan Djarot kini terabaikan.

"Dalam membersihkan sungai yang dahulu dipelopori Pak Jokowi dan Pak Ahok yang secara spektakuler yang mampu mengubah Waduk Ria Rio, sekarang bisa lihat di sana (seperti apa)," tukasnya.

Hasto juga menyoroti keberadaan ekskavator milik Pemprov DKI Jakarta yang jarang beroperasi untuk mengeruk aliran air di Jakarta.

Baca juga: Kritik Anies Soal Banjir Jakarta, Fraksi PDI-P: Sudah Tahu Drainase Bermasalah, Kenapa Tak Diperbaiki?

Padahal ekskavator di era Jokowi dan Ahok, kata dia, semua berjalan. Ini artinya program pembersihan bekerja dengan optimal untuk memastikan aliran di Jakarta berjalan dengan baik.

"Masyarakat harus menjadi pengawas agar program bisa dijalankan sebaiknya," sebut Hasto.

Hasto lalu menyinggung bagaimana Jokowi, Ahok, dan Djarot berhasil mengubah kultur organisasi di Pemprov DKI sehingga birokrasi yang ada dapat berjalan satu napas dari tingkat gubernur hingga petugas di lapangan.

Ia lalu menyindir Anies yang bekerja santai, dan hanya mengandalkan bawahannya untuk bekerja.

“Jadi tidak bisa pemimpin santai, kerjanya meminta yang di bawah bekerja,” tutup Hasto.