Pemerintah Diminta Kejar Target Cakupan Vaksinasi Dosis Penuh pada Anak dan Lansia

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia di Griffith University Dicky Budiman meminta pemerintah agar mempercepat pemberian vaksinasi Covid-19 dosis penuh pada anak dan penduduk lanjut usia (lansia).

Dicky mengingatkan, untuk menciptakan kekebalan komunal dari Covid-19 varian Omicron, setidaknya 80-90 persen penduduk harus telah mendapatkan vaksinasi dua dosis.

"Kita tidak bisa optimistis, tidak ada jaminan gelombang tiga ini yang didominasi Omicron tidak seperti Delta. Tidak ada jaminan kalau situasi imunitas, dalam hal ini cakupan vaksinasi di kelompok berisiko tinggi belum kita capai. Saya katakan, kalau Omicron itu aman di angka 80-90 persen, di bawah itu rawan sekali," kata Dicky saat dihubungi, Jumat (28/1/2022).

Dicky menuturkan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pemberian vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua pada lansia belum seimbang.

Data Kementerian Kesehatan per 27 Januari 2022 menyatakan, cakupan vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 72,20 persen, tetapi cakupan dosis kedua baru 47,60 persen.

Baca juga: UPDATE 27 Januari: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel Capai 98,3 Persen

"Belum lagi ada potensi (efektivitas vaksin) menurun pada lansia," tuturnya.

Sementara itu, cakupan vaksinasi dosis pertama pada anak usia 12-17 tahun mencapai 90,20 persen, sedangkan dosis kedua 69,99 persen.

Adapun cakupan vaksinasi anak usia 6-11 tahun untuk dosis pertama yaitu sekitar 57,55 persen, sedangkan dosis kedua sekitar 10,32 persen.

Dicky khawatir kasus Covid-19 varian Omicron dari kelompok anak akan meledak jika tidak ada upaya percepatan vaksinasi.

Menurut dia, meningkatnya kasus Covid-19 otomatis berpotensi menambah beban pada fasilitas kesehatan dan meningkatkan angka kematian.

"Maka, mengejar cakupan vaksinasi menjadi penting, termasuk pada anak. Karena anak ini juga ada yang masuk kriteria berisiko tinggi," ujarnya.

Baca juga: Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Dicky pun mendorong pemerintah melakukan berbagai inovasi untuk mempercepat vaksinasi pada anak dan lansia.

Ia mengatakan, pemerintah perlu memahami kebutuhan dan hambatan vaksinasi pada masing-masing kelompok. Salah satunya, adalah literasi untuk membangun kesadaran soal pentingnya vaksinasi.

"Yang penting itu literasi, karena masih banyak anggapan yang salah, sehingga vaksinasi masih menghadapi kendala," tuturnya.

Bertalian dengan itu, Dicky menyarankan pemerintah pusat sebaiknya menyerahkan urusan vaksinasi langsung kepada pemerintah provinsi.

Sebab, pemerintah provinsi lebih memahami kondisi kabupaten/kota masing-masing.

"Jadi vaksin tidak parkir banyak di pusat, langsung saja provinsi didistribusikan. Peran pemerintah pusat membantu daerah mengisi gap," kata dia.