Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Kompas.com - 28/01/2022, 15:56 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui kapasitas uji tes Whole Genome Sequencing (WGS) Indonesia masih sangat terbatas.

Hal inilah yang menyebabkan jumlah deteksi varian Omicron di Indonesia sejak awal ditemukan, yakni 16 Desember 2021 lalu, masih sangat rendah ketimbang penambahan kasus harian Covid-19.

Budi mengungkapkan, saat ini hanya ada 12 laboratorium untuk melakukan uji tes WGS di Indonesia dengan kapasitas uji 2.000 spesimen per bulan.

Baca juga: Kepastian Tim Advance Umrah Terpapar Omicron Tunggu Hasil WGS Kemenkes

Sementara itu, laboratorium untuk melakukan uji usap (swab test) PCR di Indonesia mencapai 1.100 dengan kapasitas uji 300.000 hingga 400.000 spesimen per hari.

"Yang ini genome 2.000 sebulan. PCR selesai empat sampai enam jam saja, genome sequence bisa lima sampai enam hari. Harga PCR Rp 300.000 sekali test, ini Rp 6 juta," kata Budi dalam sesi tanya jawab dengan media yang ditayangkan YouTube, sebagaimana dilansir pada Jumat (28/1/2022).

WGS adalah prosedur laboratorium untuk menentukan urutan basa dalam genom suatu organisme dalam satu proses. WGS diperlukan untuk mengetahui jenis varian virus SARS-Cov-2.

Sejauh ini, dari total kasus varian Omicron yang terdeteksi sebanyak 1.998 sejak pertama kali terdeteksi. Sementara itu, akumulasi jumlah kasus baru Covid-19 pada waktu yang sama sebanyak 49.626 kasus.

Dengan demikian, persentase total kasus Omicron terhadap akumulasi penambahan kasus Covid-19 di Indonesia sebesar 4,02 persen.

"Kita tidak memiliki kapasitas test genome yang cukup untuk deteksi variannya. Jadi deteksi virusnya bisa, deteksi variannya lebih lama dan lebih enggak bisa," kata Budi.

"Kalau dulu waktu masih sedikit, 200 sehari, 6.000 sebulan, cukup untuk genome sequenec, kemudian 2.000 sehari sudah enggak bisa. Apalagi sekarang 8.000 sehari makin nggak bisa lagi. Karena kapasitas 2.000 sebulan," jelas mantan Wakil Menteri BUMN itu.

Baca juga: Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Adapun terkait dengan masa puncak penularan varian Omicron di Tanah Air Budi memperkirakan bakal terjadi di akhir Februari hingga awal Maret. Namun demikian, ia tak mengungkapkan proyeksi angka penularan pada kasus puncak tersebut.

"Kalau kita lihat pengalaman negara-negara yang sudah terkena Omicron kemudian sudah menyentuh peak dan turun, seperti Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat, kisaran sejak kenaikan sampai puncak itu 35-65 jari. Jadi kalau Indonesia pertama kali kena pertengahan Desember, akhir Februari sampai awal Maret puncaknya," kata Budi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Nasional
Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Nasional
Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Nasional
KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

Nasional
PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

Nasional
Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Paket Makanan untuk Korban Gempa Suriah

Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Paket Makanan untuk Korban Gempa Suriah

Nasional
Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Nasional
Hasto: Tanpa Penolakan terhadap Israel, Tidak Akan Pernah Lahir Kompleks GBK

Hasto: Tanpa Penolakan terhadap Israel, Tidak Akan Pernah Lahir Kompleks GBK

Nasional
Transformasi SDM Jadi Fokus RUU Kesehatan, Berangkat dari Distribusi Tenaga Kesehatan yang Kurang Merata

Transformasi SDM Jadi Fokus RUU Kesehatan, Berangkat dari Distribusi Tenaga Kesehatan yang Kurang Merata

Nasional
Plh Dirjen Minerba Tak Hadiri Panggilan KPK

Plh Dirjen Minerba Tak Hadiri Panggilan KPK

Nasional
Minta DPR Hapus Wewenang Evaluasi Hakim MK, Jimly: Recalling Itu Enggak Benar!

Minta DPR Hapus Wewenang Evaluasi Hakim MK, Jimly: Recalling Itu Enggak Benar!

Nasional
Kasus Robot Trading ATG, Polri Sita Aset Rp 175 Miliar Milik Wahyu Kenzo dkk

Kasus Robot Trading ATG, Polri Sita Aset Rp 175 Miliar Milik Wahyu Kenzo dkk

Nasional
Nasdem: AHY Lebih Ganteng, Prabowo Lebih Kaya, tapi 2024 'Wis Wayahe' Anies

Nasdem: AHY Lebih Ganteng, Prabowo Lebih Kaya, tapi 2024 "Wis Wayahe" Anies

Nasional
KPK Kembali Panggil Pengusaha Dito Mahendra Besok

KPK Kembali Panggil Pengusaha Dito Mahendra Besok

Nasional
Publik Soroti Kekayaan Pejabat, KPK Sebut Jadi Momentum Sahkan RUU Perampasan Aset

Publik Soroti Kekayaan Pejabat, KPK Sebut Jadi Momentum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke