Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2022, 14:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memilih sosok yang tepat saat menunjuk Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

PKS, kata dia, tak mempersoalkan beberapa nama yang mencuat sebagai kandidat Kepala Otorita IKN, seperti Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebab, sejauh ini nama-nama tersebut baru sebatas wacana.

"Karena masih wacana, monggo saja semua diwacanakan," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/1/2022).

Hanya saja, anggota Komisi II DPR itu menjelaskan bahwa Presiden harus memilih sosok kepala otorita IKN yang memenuhi kualifikasi. Adapun kualifikasi yang dimaksud yaitu memiliki kapasitas dan integritas.

Baca juga: PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

"Memang di Undang-Undang (IKN) diajukan dan ditunjuk oleh presiden. Jadi monggo saja presiden tunjuk yang punya dua hal, kapasitas dan integritas," jelasnya.

Namun di sisi lain, Mardani mengemukakan bahwa nama-nama yang beredar hendaknya jangan sampai menimbulkan kegaduhan politik.

Sebaliknya, ia berharap presiden membeberkan nama-nama yang justru dapat memberikan kredit poin bagi dirinya sendiri.

"Nama-namanya monggo presiden tunjukkan. Ya mudah-mudahan namanya tidak menimbulkan kegaduhan politik, tapi bisa justru memberikan kredit poin bagi presiden begitu," pungkasnya.

Diketahui bersama, beberapa nama yang bakal ditunjuk sebagai calon kepala otorita IKN muncul dan tenggelam.

Nama yang belakangan santer didengar yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Baca juga: Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Hal itu terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal kriteria khusus calon kepala badan otoritas ibu kota baru tersebut.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 19 Januari 2022, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Belakangan, muncul tanggapan dari sejumlah partai untuk mengajukan bakal calon pemimpin IKN.

PDI-P sebagai partai koalisi pemerintah mempertimbangkan beberapa nama untuk diajukan di antaranya Ahok dan Risma.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini Jokowi dalam proses dialog dengan Megawati mengenai nama-nama yang pantas dicalonkan sebagai kepala otorita IKN.

Ia menjelaskan, Ahok dinilai sesuai dan memenuhi syarat tersebut lantaran memiliki rekam jejak kepemimpinan yang cukup baik selama menjabat sebagai wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com