Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2022, 10:26 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) resmi beroperasi seiring dengan langkah TNI Angkatan Udara melikuidasi Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

Peresmian Koopsudnas dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/1/2022).

"Peresmian ini telah menetapkan Koopsudnas sebagai leading sector yang bertanggung jawab terhadap operasi pertahanan udara yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kohanudnas," ujar Fadjar di lokasi, Jumat.

Sebelumnya, Mabes TNI dan Mabes TNI AU telah melakukan alih komando, integrasi, dan perubahan beberapa satuan lainnya.

Baca juga: Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Antara lain Komando Operasi Udara (Koopsud), Korps Pasukan Khas (Kopaskhas) menjadi Komando Gerak Cepat (Kopasgat) dan Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) menjadi Komando Sektor Koopsud.

Menurut Fadjar, alih komando, integrasi, dan perubahan ini selaras dengan kebijakan umum pertahanan negara pada 2020-2024, termasuk pembangunan postur TNI, khususnya TNI AU.

Fadjar mengatakan, TNI AU diarahkan memiliki daya tangkas strategis dan mobilitas tinggi guna menjaga kedaulatan negara serta melindungi kepentingan nasional Indonesia.

Bersamaan dengan itu, seiring kompleksitas tantangan dan perkembangan teknologi matra udara, TNI AU pun dituntut untuk mampu menghadapi berbagai macam bentuk ancaman.

Baca juga: Sebagian FIR Natuna Masih Dikuasai Singapura, Anggota DPR Akan Minta Penjelasan Menhan dan KSAU

"(Berupa) ancaman kinetik maupun non-kinetik yang dapat hadir sewaktu-waktu," kata Fadjar.

Di samping itu, Fadjar menilai, keputusan ini merupakan langkah strategis yang sangat menentukan dalam mewujudkan unity of command atau kesatuan komando.

"Khususnya untuk meningkatkan fokus dan koordinasi dalam asset employment beserta dalam pengerahan kekuatan matra udara," imbuh dia.

Adapun jabatan Panglima Koopsudnas sendiri diemban Marsekal Madya Andyawan Martono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com