Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2022, 08:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa nama yang bakal ditunjuk sebagai calon kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) muncul dan tenggelam. Nama yang belakangan santer didengar yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Hal itu terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal kriteria khusus calon kepala badan otoritas ibu kota baru tersebut.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 19 Januari 2022, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Jokowi Dialog dengan Mega soal Calon Kepala Otorita IKN, Singgung Nama Ahok

Kriteria spesifik itu Presiden sampaikan setelah pada Maret 2020 sempat menyebut empat nama yang dianggapnya cocok sebagai sosok pemimpin ibu kota baru. Nama-nama tersebut yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas. Selain itu, ada nama Bambang Brodjonegoro yang pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, saat itu.

Risma diminta fokus jadi menteri

Saat menanggapi kemunculan nama Risma sebagai calon kepala otorita IKN, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto menilai, baiknya mantan Walikota Surabaya tersebut fokus pada tanggung jawabnya saat ini sebagai Menteri Sosial.

Hasto mengemukakan, para kader PDI-P yang disebut-sebut sebagai calon kepala otorita IKN tetapi sudah memiliki jabatan agar berkonsentrasi melakukan tugas mereka.

"Mengingat Bu Risma sudah mengemban tugas yang sangat penting sebagai Menteri Sosial. Jadi dalam konteks itu PDI-P menyadari bahwa setiap kader harus berkonsentrasi pada tugasnya. Yang sudah menjadi menteri, ya menjadi menteri konsentrasi di situ," kata Hasto di sela-sela HUT PDI-P pada 24 Januari ini.

Baca juga: Nama-nama yang Disebut Pimpin Ibu Kota Baru: Ahok hingga Kang Emil

Risma ketika dikonfirmasi soal dirinya mungkin ditunjuk sebagai kepala otorita IKN mengatakan, tak hanya dia yang cocok dengan kriteria yang disebut Jokowi.

"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek. Bukan hanya aku saja. Jadi, enggak bisa ngomong aku," kata Risma usai menanam Mangrove di Pantai Telaga Waja, Badung, Bali, hari Minggu lalu.

Ia kemudian mengatakan, harus melapor terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri jika benar ditunjuk menjabat posisi itu. Sebab, Risma merupakan kader PDI-P.

"Ibu (Megawati) tahu saya. Saya harus melapor ke Ibu. Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak," jawab mantan Wali Kota Surabaya itu.

Dialog Jokowi dan Mega singgung nama Ahok

Hasto mengatakan, saat ini Jokowi dalam proses dialog dengan Megawati mengenai nama-nama yang pantas dicalonkan sebagai kepala otorita IKN.

Hasto mengemukakan hal itu terkait mencuatnya wacana bahwa Kepala Negara memilih Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok untuk memimpin IKN.

"Semuanya dalam dialog antara Bapak Joko Widodo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Tapi persyaratan kriteria itu PDI-P sudah menyampaikan karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan Ibu Kota Negara yang berada di Pulau Kalimantan itu," kata Hasto ketika ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis kemarin.

Ia menjelaskan, Ahok dinilai sesuai dan memenuhi syarat tersebut lantaran memiliki rekam jejak kepemimpinan yang cukup baik selama menjabat sebagai wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta.

"Siapa yang diputuskan utuk kami serahkan kepada Presiden Jokowi, hanya saja PDI Perjuangan punya nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaya Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di DKI Jakarta," kata Hasto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Nasional
Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Nasional
Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Nasional
Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Nasional
ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

Nasional
Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status 'Justice Collaborator' Dipertimbangkan

Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status "Justice Collaborator" Dipertimbangkan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Nasional
Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Nasional
Saat Mantan (Pejabat) Susah 'Move On'

Saat Mantan (Pejabat) Susah "Move On"

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Nasional
Hari Ini, Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Putri Candrawathi dan Richard Eliezer

Hari Ini, Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Putri Candrawathi dan Richard Eliezer

Nasional
Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme

Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme

Nasional
Jaksa Senior: Tuntutan untuk Ferdy Sambo dkk Melempem, Kurang Cerminkan Rasa Adil

Jaksa Senior: Tuntutan untuk Ferdy Sambo dkk Melempem, Kurang Cerminkan Rasa Adil

Nasional
Tanpa atau dengan Restu Jokowi, Nasdem Diprediksi Tetap Usung Anies pada Pilpres 2024

Tanpa atau dengan Restu Jokowi, Nasdem Diprediksi Tetap Usung Anies pada Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.