Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pihak mendesak pemerintah agar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di mana pun saat ini dihentikan.

“PTM 100 persen berlangsung di tengah kekhawatiran terus meningkatnya kasus Covid-19. PTM 100 persen di tengah kondisi ini sejatinya tidak aman bagi guru dan siswa,” kata Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/1/2022).

Di Jakarta, misalnya, lonjakan kasus Covid-19 terasa signifikan. Positivity rate harian kasus Covid-19 di Jakarta naik 0,5 hingga 1 persen dalam sepekan terakhir.

Baca juga: Penularan Covid-19 pada Anak Rendah Jadi Alasan Pemprov DKI Lanjutkan PTM 100 Persen

Hal ini senada dengan prediksi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bahwa Jakarta dan daerah penyangganya akan jadi medan tempur pertama melawan Covid-19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2 varian Omicron. Namun, di Jakarta, PTM 100 persen masih berlangsung.

Satriwan menambahkan, di tengah gelombang ketiga Covid-19, secara psikologis sebenarnya PTM 100 persen cukup mencemaskan bagi guru dan orangtua.

"Coba rasakan, bagaimana guru, siswa berinteraksi kayak sekolah normal, sebab 100 persen siswa masuk setiap hari. Sementara itu angka kasus meningkat tajam tiap hari. Ini mengganggu pikiran dan kenyamanan belajar di sekolah," ujar Satriwan.

Tidak aman, tidak efektif

Dalam praktiknya, pelaksanaan PTM 100 persen tidak sepenuhnya aman dan mematuhi protokol kesehatan. P2G menyebut, banyak pelanggaran terjadi selama kegiatan belajar-mengajar berlangsung, misalnya jarak 1 meter dalam kelas sulit terjadi karena sempitnya ruang kelas dibandingkan jumlah siswa.

Baca juga: Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

Kemudian, beberapa ruang kelas yang menggunakan AC menyebabkan sirkulasi udara tak berjalan dengan baik.

“Lalu, siswa berkerumun dan nongkrong bersama sepulang sekolah. Dan masih ada kantin sekolah buka secara diam-diam,” ujar Satriwan.

ANTARA FOTO/TEGUH PRIHATNA Siswa mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN 010 Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/1/2022). Sejumlah sekolah di Kota Batam yang telah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Kota Batam mulai melakukan PTM dengan kapasitas 100 persen dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Kondisi demikian akibat lemahnya pengawasan dari Satgas Covid-19 termasuk dinas terkait. Kedisiplinan terhadap prokes harus terus digaungkan, mulai dari rumah, di jalan, angkutan umum, di sekolah, dan pulang sekolah,” ujar dia.

Saat ini, penghentian PTM 100 persen hanya dilakukan di sekolah-sekolah yang ditemukan kasus positif Covid-19.

Menurut P2G, sistem seperti ini juga tidak efektif. Temuan mereka, ada beberapa sekolah di Jakarta menghentikan PTM 100 persen dua kali hanya dalam kurun 2 minggu, karena ada temuan berulang siswa atau guru positif Covid-19.

"Ada beberapa sekolah semula PTM 100 persen, lalu siswa kena Covid, PTM dihentikan 5×24 jam. Setelah itu PTM lagi, setelah beberapa hari PTM ada siswa positif lagi, terpaksa PTM dihentikan kembali. Ini kan tidak efektif. Sekolah buka tutup, buka tutup terus, enggak tahu sampai kapan,” ungkap Satriwan.

Apa kata epidemiolog?

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menyarankan PTM 100 persen dihentikan setidaknya hingga pertengahan Maret 2022.

Usul itu bahkan sudah ia sampaikan sejak 10 hari lalu dengan melihat tren kasus Covid-19 yang mulai menanjak

"Saat ini saya kira perlu. Karena tren kasusnya sudah terlihat semakin meningkat. Dan satu dari kasus infeksi makin meningkat di tengah minimnya testing kita. Di tengah kapasitas 3T kita yang minim," kata Dicky seperti dikutip dari Kompas.id, 18 Januari 2022.

"Sehingga menurut saya untuk keamanan setidaknya sampai awal atau pertengahan Maret-lah kita lihat ini perlu online dulu," ujarnya.

Dicky merujuk pada negara-negara di belahan dunia lain yang juga terdampak ledakan Omicron dengan kapasitas deteksi kasus yang bagus. Di negara-negara tersebut, dampak pada anak terutama yang belum mendapat vaksinasi Covid-19 sangat serius, baik dari tingkat kematian, keterpakaian ruang ICU, serta hunian rumah sakit yang meningkat.

"Dan ini bicara bukan hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang sehingga saya kira ini keputusan yang betul-betul (harus) diambil dan dilihat juga untuk banyak daerah dan tentu ini bukan yang sifatnya permanen," katanya.

Kendati demikian, Dicky mengatakan untuk penutupan PTM sebaiknya didasarkan pada hasil asesmen resiko di masing-masing daerah.

"Sekali lagi ini tidak bisa digeneralisir di setiap daerah. Bagaimana hasil asesmen itu yang akhirnya memutuskan, ini lebih baik ditutup dulu nanti dibuka lagi sebulan kemudian atau masih ditunda seminggu lagi," ujar Dicky.