Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Kompas.com - 27/01/2022, 19:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Charles Honoris mendesak pemerintah segera melipatgandakan tempat isolasi terpusat di DKI Jakarta.

Pasalnya, situasi angka keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Rate/BOR) yang sudah mencapai 45 persen akibat varian Omicron di daerah tersebut.

"Hal ini penting agar BOR faskes di ibu kota tetap terkendali, sehingga faskes tetap bisa melakukan pelayanan kesehatan yang optimal, dan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat," kata Charles dalam keterangannya, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Politikus PDI-P itu mengungkapkan, menurut data yang diterimanya, sebanyak 51 persen pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit (RS) wilayah DKI Jakarta bergejala sedang.

Sementara gejala ringan 38 persen.

"Selebihnya tidak bergejala/asimtomatik 7 persen, berat 3 persen, dan kritis 1 persen," tambahnya.

Menurut Charles, masih didominasinya BOR faskes di Jakarta oleh pasien gejala sedang dan ringan bisa dipahami mengingat banyak warga ibu kota yang tidak punya tempat isolasi mandiri di rumahnya.

Selain itu juga banyak yang khawatir jika isolasi tidak diawasi tenaga medis bisa berakibat fatal.

"Oleh karena itu, isolasi terpusat di Jakarta penting diperbanyak untuk menampung pasien gejala sedang dan ringan yang tidak punya tempat isolasi mandiri, dan yang khawartir mengalami perburukan," kata dia.

Charles beralasan, pasien di tempat isolasi terpusat akan dipantau secara intensif oleh tenaga medis.

Ia mengatakan, dengan isolasi terpusat bagi pasien gejala sedang dan ringan, tempat tidur di faskes tetap tersedia bagi pasien gejala berat dan kritis.

"Pelipatgandaan tempat solasi terpusat ini mendesak dilakukan dalam waktu dekat, mengingat kenaikan angka penularan Omicron sekarang baru fase awal," tuturnya.

Baca juga: 3 Meninggal akibat Omicron, Menkes: 1 Belum Divaksinasi Sama Sekali

Lebih lanjut, Charles mengungkap kekhawatirannya jika BOR tidak dikendalikan sejak awal dengan melipatgandakan tempat isolasi terpusat.

Jika hal itu terjadi, menurutnya layanan kesehatan faskes bisa kolaps ketika Omicron mencapai puncaknya.

*Sekarang waktunya belum terlambat bagi pemerintah untuk melipatgandakan tempat isolasi terpusat, sambil mempersiapkan segala skenario menghadapi puncak penularan Omicron," saran Charles.

Ia mengingatkan pemerintah bahwa skenario yang matang tentu akan membuat masyarakat tenang dan tidak mudah panik terhadap varian Omicron.

Menurut Charles, pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah itu agar Indonesia sama-sama bisa melewati badai Omicron.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo mengatakan, keterisian tempat tidur atau BOR di rumah sakit di Jakarta mencapai 45 persen pada Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Mayoritas pasien Covid-19 yang dirawat di RS diketahui tanpa gejala atau mengalami gejala ringan.

"Data per Rabu (26/1/2022) kemarin, BOR RS di Jakarta mencapai 45 persen. Dan KSP sudah mulai menerima laporan warga yang kesulitan mencari rumah sakit," kata Abraham dalam keterangan tertulisnya pada Kamis.

"Keterisian tempat tidur rumah sakit di Jakarta saat ini justru didominasi oleh pasien yang sifatnya bukan mendesak, atau tanpa gejala dan ringan," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com