Kompas.com - 27/01/2022, 16:57 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen seiring meningkatnya kasus Covid-19 varian Omicron dalam beberapa waktu terakhir.

Netty mengakui, pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat menyebabkan learning loss, tetapi ia menegaskan bahwa kesehatan peserta didik merupakan prioritas.

"Kita memang khawatir terjadi 'learning loss' yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga. Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen," kata Netty dalam siaran pers, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Wapres Tegaskan Keberlanjutan PTM 100 Persen Bergantung Level PPKM

Poltikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menyoroti ketentuan PTM 100 persen yang dinilainya memaksa orangtua untuk mengirimkan anaknya ke sekolah.

Sebab, para orangtua kini tidak diberikan pilihan apakah anaknya akan mengikuti PTM di sekolah atau PJJ di rumah.

"Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" ujar Netty.

Ia menambahkan, organisasi-organisasi di bidang kesehatan seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia, Perhimpunan Dokter Speialis Penyakit Dalan Indonesia, serta Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Indonesia Intensif Indonesia juga telah meminta PTM dievaluasi.

"Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orangtua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar," kata Netty.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan meski kasus Covid-19 varian Omicron meningkat, penerapan PTM di sekolah tetap berjalan.

Saat ini, kasus harian Covid-19 varian Omicron di Indonesia juga meningkat dan pencapaian vaksinasi anak-anak usia 6-11 tahun di beberapa daerah masih belum merata.

Baca juga: Perhimpunan Guru Desak Gubernur DKI Kembalikan PTM Terbatas 50 Persen

"Pembelajaran tatap muka sampai hari ini tetap dilaksanakan. Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan sekolah tatap muka," ucapnya dalam keterangan pers virtual, Senin (24/1/2022).

Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa dan Bali tersebut mengungkapkan, pemerintah baru akan mengubah penerapan pembelajaran tatap muka jika kondisi pandemi semakin mamburuk.

"Kalau ada hal-hal yang luar biasa akan diambil keputusan tersendiri," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

Nasional
2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

Nasional
Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Nasional
Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Nasional
Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Nasional
Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Nasional
Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Nasional
Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

Nasional
Jokowi dan 'Politik Basa-basi' ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Jokowi dan "Politik Basa-basi" ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Fahmi Idris Meninggal Dunia | Cak Imin Nyatakan PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

[POPULER NASIONAL] Fahmi Idris Meninggal Dunia | Cak Imin Nyatakan PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Nasional
Negara Masih 'Bermurah Hati' kepada Koruptor Selama 2021

Negara Masih "Bermurah Hati" kepada Koruptor Selama 2021

Nasional
Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Nasional
Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Nasional
Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.