Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Kompas.com - 27/01/2022, 14:08 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly resmi meluncurkan aplikasi Mobile Paspor atau M-Paspor di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/1/2022).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana mengatakan, aplikasi M-Paspor diluncurkan agar pelayanan paspor lebih transparan, akuntabel dan cepat.

Dengan demikian, ujar dia, mulai hari ini mayarakat di seluruh Indonesia dapat mengakses dan memanfaatkan aplikasi tersebut untuk pembuatan paspor.

“Pendaftaran permohonan dilakukan secara online dan nantinya verifikasi faktual berupa pengecekan data dan berkas tetap wajib dilakukan petugas imigrasi melalui wawancara," ujar Widodo dalam keterangan pers, Kamis.

Sementara itu, Koordinator Humas Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara menjelaskan bahwa aplikasi M-Paspor akan memberikan beberapa kemudahan bagi pemohon.

Baca juga: Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Misalnya, pemohon dapat mengunggah berkas secara mandiri, memilih lokasi wawancara dan jadwal kedatangan sesuai keinginannya.

Menurutnya, aplikasi itu juga telah dilakukan uji coba di tiga kantor imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Kantor Imigrasi Tangerang.

Kini, kata Angga, aplikasi M-Paspor tersebut telah diterapkan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia.

“Melalui M-Paspor, pemohon dapat mengajukan permohonan paspor dengan mengunggah scan berkas ke aplikasi," terang Angga.

"Jadi, saat di kantor imigrasi pemohon cukup menunjukkan saja berkas aslinya saat wawancara sehingga memangkas waktu tatap muka," jelas dia.

Fitur-fitur unggulan M-Paspor antara lain Pembayaran PNBP di Awal, Cek Status Permohonan Paspor, Validasi NIK Dukcapil, Reschedule Jadwal Kedatangan dan Integrasi Dokumen Perjalanan RI.

Baca juga: Cara Membuat Paspor Secara Online Lewat Aplikasi M-Paspor

“Pembayaran dilakukan sebelum wawancara di kantor imigrasi. Bisa dilakukan melalui bank, marketplace, kantor pos dan Indomaret. Batas waktu pembayaran yaitu dua jam setelah dokumen diunggah.” tutur Angga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah dari Kemendagri Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah dari Kemendagri Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Nasional
Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Nasional
Menhub: Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Turun 40 Persen

Menhub: Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Turun 40 Persen

Nasional
Densus 88 Ungkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Lakukan Komunikasi dengan Jaringan JAD

Densus 88 Ungkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Lakukan Komunikasi dengan Jaringan JAD

Nasional
Kemenkes: Kasus Cacar Monyet Belum Terdeteksi di Indonesia

Kemenkes: Kasus Cacar Monyet Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
KPU Anggarkan Alat Pelindung Diri Rp 4,6 Triliun untuk Pemilu 2024

KPU Anggarkan Alat Pelindung Diri Rp 4,6 Triliun untuk Pemilu 2024

Nasional
Kemenkes: 1 Pasien Diduga Hepatitis Akut Positif Covid-19

Kemenkes: 1 Pasien Diduga Hepatitis Akut Positif Covid-19

Nasional
Interupsi Anggota DPR Kembali Terpotong Saat Puan Pimpin Rapat Paripurna

Interupsi Anggota DPR Kembali Terpotong Saat Puan Pimpin Rapat Paripurna

Nasional
Soal Kemungkinan PPKM Dihapus, Menko PMK: Tunggu Perintah Presiden

Soal Kemungkinan PPKM Dihapus, Menko PMK: Tunggu Perintah Presiden

Nasional
Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

Nasional
NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

Nasional
Urus Persoalan Minyak Goreng, Luhut Disebut Jadi 'Menteri Superior'

Urus Persoalan Minyak Goreng, Luhut Disebut Jadi "Menteri Superior"

Nasional
Pemilu 2024 Diprediksi Rumit jika 3 Provinsi Baru Papua Jadi Disahkan

Pemilu 2024 Diprediksi Rumit jika 3 Provinsi Baru Papua Jadi Disahkan

Nasional
Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.