Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya sependapat dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa masa kampanye Pemilu 2024 sekitar 120 hari atau empat bulan.

Dia menilai, waktu kampanye yang diusulkan KPU tersebut sudah cukup.

"Terhadap 120 hari itu kan kurang lebih 4 bulan ya. Saya pikir cukuplah. Kan Februari Pemilu, 4 bulan itu cukup lah, dari bulan 10 saya pikir cukup," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

Syarief juga mengaku optimistis bahwa Pemilu 2024 tidak akan terganggu oleh pandemi Covid-19.

Menurut dia, pandemi sudah tak terlalu ganas atau dapat dikatakan menjadi endemi saat tahun Pemilu itu.

"Kalau saya pikir sih, malah prediksi pandemi sudah bisa beralih menjadi endemi," imbuh anggota Komisi I DPR itu.

Sehingga, Syarief berpendapat bahwa penyelenggara pemilu dan pemerintah tidak perlu menyesuaikan tahapan Pemilu dengan melihat situasi pandemi pada 2024.

Baca juga: Ini Rancangan Tahapan-Jadwal Pemilu 2024

Di sisi lain, ia berkaca bahwa kasus pandemi Covid-19 saat ini masih jauh lebih baik pengendaliannya dibandingkan negara lain.

Hal-hal ini yang menjadi keyakinannya bahwa Pemilu 2024 tak perlu menyesuaikan kondisi pandemi.

"Mudah-mudahan, kita juga berdoa yang terbaik karena sekarang kan kita lumayan bagus dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita selalu bagus sekalipun ada tren naik sedikit tapi masih baik lah," katanya.

Diberitakan sebelumnya, DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilihan umum belum menyepakati masa kampanye Pemilu 2024.

Baca juga: KSP: Pemilihan Pemimpin IKN Tak Ada Kaitan dengan Pemilu, Jokowi Sudah Tidak Ada Kepentingan Politik

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, KPU mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 sekitar 120 hari atau empat bulan. Tahapan kampanye ini dimulai pada 14 Oktober 2023.

"Durasi kampanye 120 hari mulai dari 14 Oktober 2023," ujar Ketua KPU Ilham Saputra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpendapat masa kampanye sebaiknya 90 hari.

Menurutnya, waktu tiga bulan untuk kampanye cukup, sehingga meminimalisasi keterbelahan di masyarakat.