Indeks Persepsi Korupsi Naik Satu Poin, ICW: Pemberantasan Korupsi Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Kompas.com - 26/01/2022, 16:04 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo jalan ditempat.

Hal itu disampaikan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menanggapi angka Indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2021 yang berada di angka 38 dari skala 0-100.

“Alih-alih meningkat signifikan, IPK Indonesia hanya bertambah satu poin dari 37 jadi 38. Hal ini setidaknya menjadi pertanda bahwa pemberantasan korupsi selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berjalan di tempat,” tutur Kurnia dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

Kurnia memaparkan empat isu yang mempengaruhi rendahnya IPK Indonesia. Pertama, pemerintah sibuk dengan agenda pencarian ladang ekonomi untuk kepentingan investasi.

“Kebijakan pemindahan ibu kota dan klaim kemudahan sektor ekonomi melalui omnibus law dapat dijadikan rujukan utama,” ucapnya.

“Proses kilat saat pembahasan aturan dengan menabrak aturan formal menjadi argumentasi utama membantah logika yang dibangun oleh pemerintah,” jelas Kurnia.

Kedua, Jokowi tidak mengambil inisiatif untuk meminta aparat penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Agung dan KPK melakukan pemberantasan korupsi secara masif.

“Berdasarkan temuan ICW dalam tren penindakan semester pertama tahun 2021, jumlah penyidikan tiga penegak hukum itu mengalami penurunan,” kata dia.

Baca juga: Gelar Aksi Rapor Merah, ICW: KPK Mundur Luar Biasa

Bahkan, lanjut Kurnia, sepanjang tahun 2021, KPK membuat gaduh publik karena persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawainya.

Isu ketiga menurut Kurnia, tidak tuntasnya beberapa kasus mega korupsi.

Ia mencontohkannya dengan kasus reklamasi Jakarta, KTP Elektronik dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Padahal kasus-kasus tersebut berpotensi melibatkan aktor-aktor besar. Kondisi yang dibentuk hari-hari ini bahkan membuka ruang praktik grand corruption untuk semakin marak terjadi,” paparnya.

Baca juga: ICW: Jokowi Hanya Jadikan Isu Pemberantasan Korupsi sebagai Jargon
Kurnia menyampaikan isu terakhir yang membuat IPK Indonesia tidak meningkat signifikan yaitu menyempitnya ruang partisipasi warga dalam agenda pemberantasan korupsi.

Hal itu ditunjukan dengan banyaknya ancaman pada masyarakat yang turut mengawasi kinerja penyelenggara negara.

“Dari sini terlihat kelindan yang kuat antara penurunan demokrasi dengan stagnasi pemberantasan korupsi,” pungkas Kurnia.

Baca juga: ICW Kritik Logika Berpikir Arteria Dahlan soal Penegak Hukum Tak Bisa Kena OTT

Adapun tingkat IPK Indonesia tahun 2021 diketahui dari rilis oleh Transparency International Indonesia (TII), Selasa (25/1/2022).

Manajer Riset TII, Wawan Suyatmiko mengungkapkan ada lima negara yang punya nilai IPK sama dengan Indonesia.

Kelimanya adalah Argentina, Brasil, Turki, Serbia dan Lesotho.

Sementara itu di kawasan Asean Indonesia berada di peringkat kelima dibawah Vietnam dengan IPK 39, Timor Leste 41, Malaysia 48 dan Singapura 85.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Nasional
Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Nasional
Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Nasional
ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

Nasional
UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

Nasional
Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Nasional
BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

Nasional
ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco: Kami Minta Polri Usut Tuntas

ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco: Kami Minta Polri Usut Tuntas

Nasional
Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Ingin Umumkan Koalisi Saat 'Last Minute'

Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Ingin Umumkan Koalisi Saat "Last Minute"

Nasional
Deretan Alasan ACT soal Dugaan Penyimpangan Dana Sumbangan

Deretan Alasan ACT soal Dugaan Penyimpangan Dana Sumbangan

Nasional
Pengganti Megawati di Kursi Ketua Umum PDI-P Kelak Diprediksi dari Trah Soekarno

Pengganti Megawati di Kursi Ketua Umum PDI-P Kelak Diprediksi dari Trah Soekarno

Nasional
Jokowi Sumbang Sapi Kurban ke 34 Provinsi

Jokowi Sumbang Sapi Kurban ke 34 Provinsi

Nasional
Vaksin Booster Jadi Syarat Naik Pesawat dan Masuk Mal, Epidemiolog: Tambah Sentra Vaksinasi

Vaksin Booster Jadi Syarat Naik Pesawat dan Masuk Mal, Epidemiolog: Tambah Sentra Vaksinasi

Nasional
PDIP Sebut Miliki Banyak Stok Kader untuk Gantikan Tjahjo Kumolo

PDIP Sebut Miliki Banyak Stok Kader untuk Gantikan Tjahjo Kumolo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.