Di Partai Ummat, Amien menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro. Sementara, jabatan Ketua Umum diamanatkan kepada menantu Amien, Ridho Rahmadi.
Partai Ummat pun menargetkan pemilih dari kelompok loyalis Amien Rais dan generasi milenial agar dapat lolos ke Parlemen melalui Pemilu 2024.
Baca juga: Pasang Surut Hubungan Megawati dan SBY Lebih dari Satu Dekade, Berawal dari Pilpres
"Kami Insya Allah ada ceruk di situ, melalui loyalis-loyalis Amien Rais ataupun orang-orang yang merasa platformnya sama dengan perjuangan Partai Ummat," kata Ridho Rahmadi, saat ditemui di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta, Jumat (22/10/2021).
SK pendirian PKN diterbitkan Kemenkumham pada tahun 2021. PKN merupakan partai politik yang didirikan oleh sejumlah loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Partai itu diketuai oleh Gede Pasek Suardika, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura.
Beberapa loyalis Anas yang menjadi bagian PKN antara lain mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, eks pengurus Demokrat Ian Zulfikar, aktivis HMI Asral Hardi, wartawan dan fotografer Bobby Triadi, serta Sri Mulyono yang kini jadi sekretaris jenderal PKN.
Pasek mengeklaim, Anas telah memberi restu atas pendirian PKN meski belum dipastikan apakah terpidana kasus korupsi Hambalang itu akan bergabung ke PKN atau tidak setelah menyelesaikan masa pidananya kelak.
"Saat ini (PKN) sedang berjuang untuk bisa mengikuti proses tahapan di KPU sebagai peserta pemilu. Istilah kami memasuki etape kedua dari target tiga etape yang telah dijalani," kata Pasek kepada Kompas.com, Rabu (26/1/2022).
Partai Rakyat Adil Makmur resmi menjadi badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham sejak tahun 2020.
Ketua Umum Prima yakni Agus Jabo Priyono. Ia sebelumnya dikenal sebagai Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Baca juga: Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye
Adapun PRD merupakan wadah berkumpul bagi orang-orang yang anti terhadap Presiden Soeharto di era Orde Baru.
Karenanya, Agus Jabo juga dikenal sebagai salah satu aktivis dalam gerakan reformasi 1998 yang berhasil melengserkan Soeharto.
Partai Rakyat terdaftar secara resmi di Kemenkumham pada tahun 2021. Partai ini diketuai oleh Arvindo Noviar.
Baca juga: DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih
Arvindo, seperti dikutip dari Tribunnews.com, mengatakan, SK Kemenkumham Partai Rakyat akan menjadi langkah awal untuk melakukan rekonsilidasi atau konsolidasi pengurus partainya di seluruh Indonesia.
"Partai Rakyat akan merekrut generasi milenial dan generasi Z sebanyak mungkin, agar kemudian langkah-langkah stategis Partai Rakyat akan dilaksanakan secara berkesinambungan dan episodik. Dimulai dari kepengurusan DPP yang hampir 100 persen di bawah usia 40 tahun," katanya, 1 Januari 2022.
Selain kelima partai itu, Tubagus Erif mengatakan, ada beberapa partai politik lain yang tengah mengurus pendaftaran di Kemenkumham, seperti Partai Buruh dan Partai Keadilan Rakyat.
Meski sudah mengantongi SK dari Kemenkumham, partai-partai tersebut harus lulus verifikasi KPU untuk dapat menjadi peserta Pemilu.
"Partai politik peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi oleh KPU," demikian bunyi Pasal 173 Ayat (1) Undang-undanh Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca juga: Soal Kans Ahok Maju Pilkada DKI, Ini Kata Sekjen PDI-P
Adapun, pada Pemilu 2019 lalu, setidaknya ada 14 partai politik yang ikut berpartisipasi. Rinciannya yakni: