Kompas.com - 26/01/2022, 12:05 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan kerja sama bilateral yang mana pada tahun ini merupakan tahun peringatan 55 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura. ANTARA FOTO/HO/SETPRES/AGUS SUPAPresiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan kerja sama bilateral yang mana pada tahun ini merupakan tahun peringatan 55 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan, penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura merupakan wujud menguatnya kewibawaan kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hal itu juga menjadi bukti bahwa reputasi pemerintah saat ini terkait tata kelola yang transparan dan akuntabel semakin membaik.

"Konsekuensinya Indonesia harus membuktikan mampu memberantas segala kejahatan yang merendahkan martabat dan menghancurkan sendi keadilan, seperti korupsi, kejahatan ekstrimisme, atau kejahatan kemanusiaan lainnya," kata Ruhaini dalam keterangannya pada Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Menurut dia, kerjasama ekstradisi dengan Singapura yang dikenal dengan good dan clean governance akan menaikkan leverage Indonesia di mata dunia. Sebab posisi Indonesia dalam membangun kerjasama internasional semakin kuat, baik di bidang politik, ekonomi, atau bidang strategis lainnya.

Ruhaini juga menyinggung soal penandatanganan kesepakatan pengambilalihan kendali udara atau flight information region (FIR) di Natuna dari Singapura. Ia menilai, kesepakatan tersebut harus bisa terkonsolidasi dalam agenda strategis dan program prioritas.

"Tidak hanya di kementerian/lembaga tapi juga semua unsur termasuk dunia usaha dan masyarakat sipil. KSP akan mengawal itu," ujar Ruhaini.

3 substansi kesepakatan

Kesepakatan Indonesia dengan Singapura dalam pengambilalihan FIR di Natuna, sambung dia memiliki tiga substansi penting, yakni kepentingan substantif kebangsaan, kepentingan politis strategis kenegaraan, dan kedaulatan hakiki.

"Ini menegaskan Indonesia sebagai the emerging country yang punya kewibawaan politis serta modalitas sumberdaya produktif dan kompetitif," kata Ruhaini.

"Sekaligus menguatkan kepentingan resiliensi sosial menghadapi globalisasi pada era revolusi industri 4.0," tambahnya.

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam acara Leader's Retreat di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa kemarin melahirkan beberapa kesepakatan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sumarsih: Penyelesaian Non-yudisial ala Moeldoko Langgengkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

Sumarsih: Penyelesaian Non-yudisial ala Moeldoko Langgengkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

Nasional
MKD DPR Stop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

MKD DPR Stop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

Nasional
Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

Nasional
Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Kritik Moeldoko soal Penuntasan Pelanggaran HAM Non-yudisial

Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Kritik Moeldoko soal Penuntasan Pelanggaran HAM Non-yudisial

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Nasional
AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

Nasional
Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Nasional
Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Nasional
Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Nasional
Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Nasional
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.