Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, menolak eksepsi atau keberatan mantan anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yudi Widiana.

Yudi merupakan terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proyek dana aspirasi pembangunan jalan dan jembatan di Maluku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Majelis hakim dalam putusannya menolak seluruh keberatan terdakwa dan menyatakan surat dakwaan tim jaksa KPK sah sebagai dasar pemeriksaan persidangan," ujar Pelaksana Tugas, Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Kasus TPPU, Eks Politisi PKS Yudi Widiana Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Bandung

Atas penolakan tersebut, ujar Ali, persidangan terhadap Yudi Widiana akan dilanjutkan oleh Pengadilan Tipikor Bandung.

Adapun agenda persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi yang akan dilakukan pada dua pekan depan.

"KPK apresiasi putusan majelis hakim dan sidang berikutnya diagendakan pemeriksaan saksi-saksi pada Senin, 7 Februari 2020," tutur Ali.

Sebelumnya, Yudi divonis sembilan tahun penjara pada Rabu (21/3/2018). Politisi PKS itu juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Baca juga: Berkas TPPU Eks Anggota DPR Fraksi PKS Yudi Widiana Dinyatakan Lengkap

Yudi terbukti menerima suap lebih dari Rp 11 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Suap tersebut terkait usulan proyek di Kementerian PUPR.

Dalam dakwaan pertama, Yudi terbukti menerima uang Rp 4 miliar dari Aseng.

Pemberian itu dilakukan karena Yudi telah menyalurkan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Proyek itu disebut sebagai program aspirasi yang diajukan Yudi selaku anggota Komisi V DPR untuk tahun anggaran 2015.

Adapun Aseng ditunjuk selaku kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.

Baca juga: Politisi PKS Yudi Widiana Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Sementara dalam dakwaan kedua, Yudi terbukti menerima uang Rp 2,5 miliar. Kemudian, ia juga menerima 214.300 dollar AS dan 140.000 dollar AS.

Menurut hakim, uang itu diberikan agar Yudi menyalurkan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara pada tahun anggaran 2016.

Sedianya, proyek tersebut akan dilaksanakan juga oleh Aseng, sama seperti tahun anggaran 2015.

Pemberian uang suap kepada Yudi Widiana dari Aseng dilakukan melalui anak buah Yudi, Muhammad Kurniawan dan Paroli alias Asep.