Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Dalam pengoperasian tempat itu, Terbit Perangin-angin mengaku dibantu oleh sang istri, Tiorita Terbit Rencana. Ia menyatakan telah menampung ribuan warga untuk dibina.

"Kurang lebih pasien yang sudah kami bina itu 2-3 ribu orang yang sudah keluar dari sini. Karena kita setiap harinya menerima itu kurang lebih 100 orang yang kita bina di tempat kita," jelasnya.

Mantan Ketua DPRD Langkat ini mengatakan memberikan fasilitas makanan dan kesehatan kepada orang-orang yang ditempatkan di sel kerangkeng.

Tak disebutkan berapa kali mereka diberi makan. Namun menurut Terbit, peserta pembinaan diberi menu sama seperti makanan yang ia dan keluarga konsumsi setiap harinya.

Baca juga: Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Nonaktif Langkat yang Terjaring OTT KPK

Adalah sang istri yang bertugas mengurus mengenai urusan makanan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di sel itu.

"Saya serahkan itu menu makanan kepada ibu. Jadi ibu yang menangani, termasuk kesehatan juga. Karena ibu dari kesehatan, ibu lebih paham, jadi ibu yang menangani," terang Terbit Perangin-angin.

Sebelumnya Migrant Care melaporkan dua sel kerangkeng manusia yang ada di rumah Tebit digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja sawit yang bekerja di ladang politikus Golkar itu.

Polisi mengungkap, kerangkeng di rumah Terbit sudah ada sejak 2012. Kerangkeng yang disebut Terbit untuk rehabilitasi narkoba tersebut dipastikan belum memiliki izin.

Baca juga: Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Migrant Care menyebut pekerja ladang sawit di tempat Terbit bekerja sedikitnya 10 jam setiap harinya. Selepas bekerja, mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng, sehingga tak memiliki akses keluar.

Para pekerja bahkan diduga hanya diberi makan dua kali sehari secara tidak layak, mengalami penyiksaan, dan tak diberi gaji.

KPK pun mengakui menemukan kerangkeng yang dilaporkan Migrant Care di rumah Terbit Perangin-angin yang kini menjadi tersangka korupsi. Persoalan mengenai dugaan perbudakan tersebut juga sedang dalam penanganan Komnas HAM.