Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD Tegaskan Kabar Haikal Hassan Bakal Gelar Pengajian di Yonif Para Raider 502 Hoaks

Kompas.com - 25/01/2022, 15:01 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan, kabar Haikal Hassan akan menggelar pengajian di Markas Batalyon Infanteri Para Raider 502/Ujwala Yudha, Malang, Jawa Timur, adalah bohong alias hoaks.

Informasi rencana kegiatan pengajian yang digelar Haikal Hassan itu sempat viral di media sosial.

"Yang jelas kemarin ada berita hoaks bahwa dilaksanakan di 502 (Ujwala Yudha), itu berita bohong," ujar Dudung usai memimpin apel gelar pasukan jajaran TNI AD wilayah Jabodetabek di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan kalau Diadu!

Dudung mengatakan, ketika menerima informasi mengenai rencana penyelenggaraan pengajian oleh Haikal Hassan, ia langsung menghubungi Komandan Batalyon Infanteri Para Raider 502/Ujwala Yudha.

Ia mengungkapkan, Komandan Batalyon Infanteri Para Raider 502/Ujwala Yudha memastikan tidak ada kegiatan pengajian yang digelar Haikal Hassan di kantornya.

"Saya telepon Danyon-nya bahwa tidak ada kegiatan seperti itu. Cuma reklamenya dihapus, diganti bahwa kegiatannya di 502, padahal itu tidak ada sama sekali," terang Dudung.

Baca juga: KSAD Dudung Bakal Rekrut Calon Pilot TNI AD dari SMK Penerbang

Dudung menilai, adanya informasi hoaks tersebut memperlihatkan adanya kelompok yang mencoba membenturkan TNI AD dengan masyarakat.

"Ya itulah salah satu kelompok-kelompok yang mencoba, sudah kelihatan kan sudah ada kelompok yang coba membenturkan TNI dengan rakyat. Seakan-akan TNI mendukung," ungkap dia.

Selain itu, Dudung mengatakan bahwa terdapat penolakan terhadap kehadiran Haikal Hassan. Dudung memastikan bahwa yang menolak adalah masyarakat, bukan TNI AD.

"Ya yang menolak itu kan masyarakat bukan TNI Angkatan Darat," imbuh dia.

Baca juga: Saat Dudung Jadi KSAD Pertama yang Berhasil Terbangkan Apache

Dikutip dari Tribunnews.com, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan beredarnya poster di media sosial di mana Haikal Hassan disebutkan akan melaksanakan kegiatan di Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha adalah tidak benar atau hoaks.

Tatang menjelaskan sebelumnya Haikal memang meminta izin untuk mengadakan kegiatan pengajian di Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha dengan mengundang masyarakat umum.

"Akan tetapi kegiatan tersebut tidak mendapatkan perizinan dari Satuan terkait, mengingat kondisi pandemi Covid yang masih terus berlangsung saat ini," kata Tatang dalam keterangan resmi Dinas Penerangan TNI AD pada Minggu (23/1/2022).

Baca juga: KSAD Dudung Pimpin Sertijab 7 Perwira Tinggi TNI AD, Ini Daftarnya

Namun, lanjut dia, Tim IT dari Haikal sudah terlanjur membuat poster dan mempostingnya di IG, padahal acara tersebut tidak jadi terlaksana. 

Tatang mengatakan pihak Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha telah meminta Tim Haikal untuk menghapus poster tersebut, guna menghindari kesalahpahaman di masyarakat. 

Selanjutnya, Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha akan meminta kepada pihak Tim Ustadz Babe Haikal untuk membuat permintaan maaf melalui pernyataan pers yang menjelaskan bahwa postingan tersebut tidak benar dan dilakukan tanpa seizin dari satuan Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com