Kompas.com - 25/01/2022, 14:50 WIB
Diduga kerangkeng manusia ditemukan di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin. Keberadaan kerangkeng itu diduga merupakan bentukan dari perbudakan moderen. Kerangkeng diisi para pekerja sawit. Foto keberadaan kerangkeng itu dilaporkan Migrant Care ke Komnas HAM, Senin (24/1/2022). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANDiduga kerangkeng manusia ditemukan di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin. Keberadaan kerangkeng itu diduga merupakan bentukan dari perbudakan moderen. Kerangkeng diisi para pekerja sawit. Foto keberadaan kerangkeng itu dilaporkan Migrant Care ke Komnas HAM, Senin (24/1/2022).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mendorong aparat kepolisian mengusut adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin.

Menurut Arsul, Polri harus aktif melakukan penyidikan walaupun Terbit saat ini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini karena merupakan tindak pidana umum maka Polri harus aktif melakukan penyidikan meskipun ini terkait dengan tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang sedang diproses di KPK," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Polri: Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat Tak Miliki Izin Resmi

Arsul menuturkan, sistem peradilan yang berlaku di Indonesia tidak menghalangi proses hukum satu dugaan tindak pidana ketika terduga pelakunya sudah menghadapi proses hukum lain.

Ia menegaskan, jika terbukti ada tindak pidana, maka Terbit mesti menjalani proses hukum di samping kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

"Tentu kalo kemudian itu terbukti ya harus diproses hukum, disidangkan sebagai sebuah perkara tindak pidana tersendiri di luar tindak pidana korupsinya," kata Arsul.

Di samping itu, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku kaget saat pertama kali mendengar adanya kerangkeng manusia di rumah Terbit.

Baca juga: Komentari Kerangkeng Bupati Nonaktif Langkat, Nadine Chandrawinata: Hati Batu

Sebab, Langkat bukanlah daerah yang tidak mendapat perhatian sehingga adanya kerangkeng itu turut menimbulkan pertanyaan.

Arsul pun mengusulkan agar Polri dan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan penyisiran untuk mengusut adanya kasus serupa yang meminta para pekerja, bukan hanya pekerja perkebunan seperti yang terjadi di kasus bupati Langkat.

"Sehingga jangan sampai kemudian terungkap lebih dulu oleh elemen masyarakat sipil dan kemudian yang ada di jajaran eksekutif itu baru ikut terkaget kaget termasuk penegak hukumnya," ujar dia.

Baca juga: KPK Akui Temukan 2 Kerangkeng Manusia Saat Akan Tangkap Bupati Langkat

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Mei: Tambah 384, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.891.574

UPDATE 19 Mei: Tambah 384, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.891.574

Nasional
Densus 88 Akan Dikerahkan Dalami Kasus Ancaman Bom di Kedubes Belarus

Densus 88 Akan Dikerahkan Dalami Kasus Ancaman Bom di Kedubes Belarus

Nasional
Update 19 Mei: Tambah 318, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.850

Update 19 Mei: Tambah 318, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.850

Nasional
Tampik Tudingan Bawa HP sebelum Aniaya M Kece, Napoleon: Kalau Ada Rekamannya, Itu Menguntungkan Saya

Tampik Tudingan Bawa HP sebelum Aniaya M Kece, Napoleon: Kalau Ada Rekamannya, Itu Menguntungkan Saya

Nasional
Kemenkes Sebut Kecil Kemungkinan Hepatitis Akut Misterius Jadi Pandemi, Begini Alasannya

Kemenkes Sebut Kecil Kemungkinan Hepatitis Akut Misterius Jadi Pandemi, Begini Alasannya

Nasional
Menko PMK Sebut Pembiayaan Pasien Covid-19 akan Beralih ke BPJS jika Kasus Terkendali

Menko PMK Sebut Pembiayaan Pasien Covid-19 akan Beralih ke BPJS jika Kasus Terkendali

Nasional
Kementerian ATR/BPN-KLHK dan KPK Bahas Penataan Batas Kawasan Hutan

Kementerian ATR/BPN-KLHK dan KPK Bahas Penataan Batas Kawasan Hutan

Nasional
Menakar Keuntungan 'Curi Start' Koalisi Indonesia Bersatu

Menakar Keuntungan "Curi Start" Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Sebut PPKM Bakal Dihapus, Menko PMK: Kalau Covid-19 Terkendali

Sebut PPKM Bakal Dihapus, Menko PMK: Kalau Covid-19 Terkendali

Nasional
Anggap Situasi Hepatitis Mirip Awal Pandemi Covid-19, Melki: Pencegahan yang Terpenting

Anggap Situasi Hepatitis Mirip Awal Pandemi Covid-19, Melki: Pencegahan yang Terpenting

Nasional
Wapres: Indonesia Butuh Lompatan Produktivitas Berbasis Iptek dan Inovasi

Wapres: Indonesia Butuh Lompatan Produktivitas Berbasis Iptek dan Inovasi

Nasional
M Kece Sebut Napoleon Bawa HP dan Rekam Pembicaraan Sebelum Menganiaya Dirinya

M Kece Sebut Napoleon Bawa HP dan Rekam Pembicaraan Sebelum Menganiaya Dirinya

Nasional
Tak Paksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Tak Paksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Nasional
Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-parpol

Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-parpol

Nasional
Gubernur Lemhannas: Integrasi Antarmatra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

Gubernur Lemhannas: Integrasi Antarmatra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.