Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capaian Vaksinasi Covid-19 di Jawa-Bali Sudah 91 Persen

Kompas.com - 24/01/2022, 19:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini capaian vaksikasi Covid-19 untuk dosis pertama di Jawa-Bali sudah mencapai 91 persen.

Sementara itu, vaksinasi dosis pertama bagi lansia di Jawa-Bali mencapai 75 persen.

"Tingkat vaksinasi umum dan lansia di Jawa-Bali terus kami tingkatkan sehingga saat ini pada posisi yang tinggi. Sebanyak 91 persen untuk dosis 1 umum dan 75 persen untuk dosis 1 lansia," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual usai rapat evaluasi PPKM pada Senin (24/1/2022).

Selain itu vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 untuk anak di Jawa-Bali juga meningkat dengan cepat.

Saat ini, tingkat vaksinasi dosis 1 anak di Jawa-Bali telah mencapai 69 persen.

"Dosis 2 juga sudah mulai meningkat," lanjut Luhut.

Baca juga: Kemenkes Ungkap Tantangan Percepat Vaksinasi Lansia, Hoaks hingga Susah Diyakinkan

Dia menuturkan, dengan terjadinya kenaikan kasus Covid-19 yang cukup signifikan pemerintah terus melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah semakin buruknya kondisi pandemi.

Salah satunya dengan mendorong akselerasi vaksin umum dan booster bagi seluruh masyarakat.

"Pemerintah juga meminta agar masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga atau booster agar langsung melakukan suntik vaksin di gerai-gerai yang telah disediakan oleh pemerintah," tegas Luhut.

Baca juga: Kemenkes Minta Masyarakat Tak Khawatir meski Belum Dapat Vaksinasi Booster

Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia terutama di provinsi, kabupaten, kota yang belum memenuhi jumlah capaian dosis vaksinasi.


Sehingga Luhut meminta seluruh kepala daerah memperhatikan hal ini.

"Saya memohon khusus kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah di daerah-daerah yang dosis 2 umum dan lansia masih di bawah rata-rata pemerintah untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan lebih terhadap varian omicron ini. Sehingga hal-hal yang dikhawatirkan itu dapat dimitigasi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com