Antisipasi Penyebaran Hoaks Jelang Pemilu 2024, Polri Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

Kompas.com - 24/01/2022, 18:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan melakukan antisipasi terkait penyebaran hoaks jelang pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Polri juga terus melakukan upaya utama, yakni mengajak masyarakat bijak menggunakan media sosial.

“Terus melakukan utamanya adalah tindakan preemtif dan persuasif dengan menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar bijak menggunakan medsos,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Baca juga: Kemenkes Ungkap Tantangan Percepat Vaksinasi Lansia, Hoaks hingga Susah Diyakinkan

Ramadhan juga meminta, masyarakat menyaring terlebih dahulu apabila menerima sebuah informasi, khususnya dari media sosial.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, pihaknya akan mengedepankan upaya melalui edukasi.

Polri, lanjut dia, akan mengingatkan masyarakat khususnya pengguna media sosial untuk bijak menggunakan media sosial guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Ia berharap masyarakat tidak termakan pemberitaan ujaran kebohongan serta tidak terkena pelanggaran.

“Tentu kita mengedepankan lebih baik melakukan pencegahan untuk melakukan pencegahan itu kita lebih mengedepankan edukasi, upaya-upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” kata dia.

Baca juga: Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Nantinya, menurut dia, edukasi ini akan dilakukan melalui platform dunia maya dan secara langsung kepada masyarakat.

Edukasi lewat media sosial, kata Ramadhan, akan dilakukan melalui akun resmi kepolisian baik di tingkat Mabes Polri hingga Polda.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah dari Kemendagri Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah dari Kemendagri Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Nasional
Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Nasional
Menhub: Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Turun 40 Persen

Menhub: Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Turun 40 Persen

Nasional
Densus 88 Ungkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Lakukan Komunikasi dengan Jaringan JAD

Densus 88 Ungkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Lakukan Komunikasi dengan Jaringan JAD

Nasional
Kemenkes: Kasus Cacar Monyet Belum Terdeteksi di Indonesia

Kemenkes: Kasus Cacar Monyet Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
KPU Anggarkan Alat Pelindung Diri Rp 4,6 Triliun untuk Pemilu 2024

KPU Anggarkan Alat Pelindung Diri Rp 4,6 Triliun untuk Pemilu 2024

Nasional
Kemenkes: 1 Pasien Diduga Hepatitis Akut Positif Covid-19

Kemenkes: 1 Pasien Diduga Hepatitis Akut Positif Covid-19

Nasional
Interupsi Anggota DPR Kembali Terpotong Saat Puan Pimpin Rapat Paripurna

Interupsi Anggota DPR Kembali Terpotong Saat Puan Pimpin Rapat Paripurna

Nasional
Soal Kemungkinan PPKM Dihapus, Menko PMK: Tunggu Perintah Presiden

Soal Kemungkinan PPKM Dihapus, Menko PMK: Tunggu Perintah Presiden

Nasional
Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

Nasional
NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

Nasional
Urus Persoalan Minyak Goreng, Luhut Disebut Jadi 'Menteri Superior'

Urus Persoalan Minyak Goreng, Luhut Disebut Jadi "Menteri Superior"

Nasional
Pemilu 2024 Diprediksi Rumit jika 3 Provinsi Baru Papua Jadi Disahkan

Pemilu 2024 Diprediksi Rumit jika 3 Provinsi Baru Papua Jadi Disahkan

Nasional
Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.