Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/01/2022, 17:59 WIB
Mutia Fauzia,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - The Values 20 Group (V20) mendorong kepala negara anggota Group of 20 (G20) untuk membantu negara-negara miskin memperoleh akses vaksin Covid-19.

Co-Sherpa V20 2022 Makarim Wibisono mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 yang menyebar luas dan sudah hampir memasuki tiga gelombang, hanya negara-negara tertentu yang memiliki kapasitas untuk mengatasi.

"Sementara sebagian besar negara-negara hanya 30 persen yang bisa mencapai vaksinasi dosis pertama, di bawah 40 persen, sementara di kita sudah booster," kata Makarim dalam wawancara secara daring, Senin (24/1/2022).

Baca juga: Salah Satu Pertemuan G20 Bakal Digelar di Pinggir Pantai, Gubernur Bali: Pak Jokowi Ingin Taste yang Beda

Ia mengatakan, kondisi ketimpangan ini menunjukkan negara-negara anggota G20 perlu untuk mengembangkan nilai-nilai terkait dengan gotong royong.

Di mana di dalam gotong royong terdapat nilai integritas, solidaritas, dan saling berbagai.

"Ini perlu dikembangkan, tidak hanya orientasinya meningkatkan. Meningkatkan tanpa membuka akses luas ke negara-negara yang tidak punya kemampuan," ujar Makarim.

Kondisi banyak negara yang tak mampu mendapatkan akses vaksinasi kontras dengan kondisi beberapa negara di dunia yang justru memiliki pasokan vaksin melimpah.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Karantina Bubble untuk Moto GP dan KTT G20

Bahkan, beberapa negara, saking banyaknya vaksin tersedia, banyak yang sudah kedaluwarsa.

Di Indonesia, terakhir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sebanyak 1,121 juta vaksin di Indonesia yang sudah kedaluwarsa.

Hal inilah yang menurut Makarim perlu diperhatikan oleh negara-negara anggota G20.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com