Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kita Berpuluh Tahun Nyaman Impor, Tak Berpikir Rugikan Negara

Kompas.com - 24/01/2022, 12:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti jajarannya untuk mengurangi impor.

Ia mengatakan, Indonesia sudah terlalu banyak melakukan impor hingga menjadi sebuah rutinitas. Padahal, tanpa disadari impor merugikan rakyat dan negara.

"Kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor, ada nyaman dengan impor, memang duduk di zona nyaman paling enak," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022).

"Sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu di rugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan," tuturnya.

Baca juga: Resmikan Groundbreaking Hilirisasi Batu Bara, Jokowi Minta 30 Bulan Proyek Harus Selesai, Jangan Mundur

Jokowi mencontohkan besarnya angka impor elpiji. Nilainya mencapai Rp 80 triliun dari total kebutuhan Rp 100 triliun.

Dari angka itu, pemerintah masih harus melakukan subsidi agar elpiji bisa sampai ke masyarakat. Nilai subsidinya mencapai Rp 60-70 triliun.

Padahal, sejatinya Indonesia kaya akan bahan mentah elpiji, yakni batu bara.

Presiden menegaskan, impor akan merugikan Indonesia, dan sebaliknya memberi keuntungan ke negara lain.

"Pertanyaan saya, apakah ini mau kita terus teruskan impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain," ujar Jokowi.

"Padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME, hampir mirip dengan elpiji. Tadi saya sudah melihat bagaimana api dari DME untuk memasak dan api yang dari elpiji untuk memasak sama saja," lanjutnya.

Baca juga: Pencabutan Larangan Ekspor Batu Bara dan Kewibawaan Negara yang Dipertaruhkan

Alih-alih impor, Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi batu bara dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan nilai investasi serta memperluas lapangan kerja.

Selain itu, hilirisasi batu bara juga diyakini mampu mengurangi nilai subsidi untuk elpiji hingga Rp 7 triliun.

Kemudian, dalam jangka waktu panjang hilirisasi batu bara diharapkan dapat mengurangi, bahkan menghentikan impor elpiji.

"Kalau semua elpiji nanti disetop dan semuanya pindah ke DME, duitnya gede sekali, 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN," ucap Jokowi.

Baca juga: Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

"Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena kita nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com