Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kita Berpuluh Tahun Nyaman Impor, Tak Berpikir Rugikan Negara

Kompas.com - 24/01/2022, 12:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti jajarannya untuk mengurangi impor.

Ia mengatakan, Indonesia sudah terlalu banyak melakukan impor hingga menjadi sebuah rutinitas. Padahal, tanpa disadari impor merugikan rakyat dan negara.

"Kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor, ada nyaman dengan impor, memang duduk di zona nyaman paling enak," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022).

"Sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu di rugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan," tuturnya.

Baca juga: Resmikan Groundbreaking Hilirisasi Batu Bara, Jokowi Minta 30 Bulan Proyek Harus Selesai, Jangan Mundur

Jokowi mencontohkan besarnya angka impor elpiji. Nilainya mencapai Rp 80 triliun dari total kebutuhan Rp 100 triliun.

Dari angka itu, pemerintah masih harus melakukan subsidi agar elpiji bisa sampai ke masyarakat. Nilai subsidinya mencapai Rp 60-70 triliun.

Padahal, sejatinya Indonesia kaya akan bahan mentah elpiji, yakni batu bara.

Presiden menegaskan, impor akan merugikan Indonesia, dan sebaliknya memberi keuntungan ke negara lain.

"Pertanyaan saya, apakah ini mau kita terus teruskan impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain," ujar Jokowi.

"Padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME, hampir mirip dengan elpiji. Tadi saya sudah melihat bagaimana api dari DME untuk memasak dan api yang dari elpiji untuk memasak sama saja," lanjutnya.

Baca juga: Pencabutan Larangan Ekspor Batu Bara dan Kewibawaan Negara yang Dipertaruhkan

Alih-alih impor, Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi batu bara dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan nilai investasi serta memperluas lapangan kerja.

Selain itu, hilirisasi batu bara juga diyakini mampu mengurangi nilai subsidi untuk elpiji hingga Rp 7 triliun.

Kemudian, dalam jangka waktu panjang hilirisasi batu bara diharapkan dapat mengurangi, bahkan menghentikan impor elpiji.

"Kalau semua elpiji nanti disetop dan semuanya pindah ke DME, duitnya gede sekali, 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN," ucap Jokowi.

Baca juga: Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

"Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena kita nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com