Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

Yang menjadi fokus utama kampanye adalah program, janji kampanye, rekam jejak, dan segala hal yang terkait dengan caleg, bukan visi-misi atau platform kampanye partainya.

Para caleg hanya menggunakan faktor dukungan partainya terhadap pasangan calon tertentu jika menguntungkan elektabilitas mereka.

Mereka menghindari kampanye pilpres di kalangan pemilih yang dipetakan tidak memilih atau bahkan antipati terhadap pasangan calon yang didukung partainya.

Kombinasi sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak, daerah pemilihan yang cukup besar, dan skema pemilu serentak lima kotak sama sekali tidak mendorong rasionalitas pemilih.

Menyatukan atau memisahkan dukungan suara dalam pilpres dan pileg sebenarnya bisa sama-sama tindakan pemilih yang rasional jika itu memang disengaja karena ia telah menimbang kelebihan dan kekurangan dari opsi yang tersedia.

Tindakan membagi suara kepada kubu yang berbeda di kedua pemilihan dapat didorong keinginan pemilih agar tersedia kontrol terhadap pemerintah.

Sementara itu, memberikan suara kepada kubu yang sama dapat merefleksikan dukungan pemilih adanya dukungan parlemen yang kuat kepada pemerintah.

Namun, pertimbangan rasional pemilih semacam ini tampaknya relatif kecil dalam Pemilu 2019 yang menggunakan skema lima kotak.

Maraknya pertukaran klientelistik

Persoalan politik uang atau pertukaran klientelistik hanya dapat dipahami dengan baik dengan memeriksa struktur pilihan yang dihadapi pemilih yang disebabkan oleh komplikasi kombinasi instrumen pemilu yang tidak saling mendukung.

Alokasi kursi per daerah pemilihan sebanyak 3-10 kursi untuk pemilu anggota DPR dan 3-12 untuk pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi.

Jika keenam belas parpol peserta pemilu mengajukan caleg sebanyak 100 persen jumlah kursi yang tersedia, seorang pemilih menerima lima surat suara yang memuat 48-160 caleg DPR, 48-192 caleg DPRD provinsi, 48-192 caleg DPRD kabupaten/kota, 10-26 caleg DPD, dan 2 pasangan capres-cawapres. Total, untuk pileg ada 154-570 nama caleg.

Jumlah ini jelas terlalu banyak untuk dipertimbangkan oleh pemilih, terutama karena terbatasnya informasi para caleg yang mungkin tersedia untuk pemilih.

Hambatan bagi rasionalitas pemilih ini akibat jumlah caleg memang bukan hal yang baru.

Namun model pemilu serentak yang digunakan pada 2019 telah menambah kerumitan tersebut.

Di tengah persaingan ketat antarcaleg, politik informal berupa pertukaran klientelistik menjadi tak terhindarkan.

Di satu sisi, banyak caleg yang menganggap kampanye berbasis program tidak menjamin perolehan suara sehingga lebih mengandalkan distribusi uang atau imbalan material lainnya sebagai strategi utama mereka.

Di sisi yang lain, banyak pemilih yang enggan memberikan suara kepada caleg yang tidak memberikan imbalan apapun (Aspinall, 2019; Aspinall & Berenshot, 2019; Muhtadi, 2019).

Temuan survei LIPI yang diselenggarakan pasca-pemilu mengkonfirmasi persoalan ini.

Sekitar tiga per empat responden menilai Pemilu 2019 telah berlangsung dengan bebas dan jurdil.