Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

Kompas.com - 23/01/2022, 16:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung mengungkapkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memiliki ciri khas dalam berpolitik.

Adapun politik yang menjadi ciri khas Megawati adalah politik jangka panjang.

"Politik Ibu Ketum itu kan politik yang jangka panjang dan selalu tenang. Tidak grasa-grusu, tidak gopoh-gopoh, tidak berubah," kata Pramono dalam acara Sikap Hidup Merawat Pertiwi di akun Youtube PDI Perjuangan, Minggu (23/1/2022).

Adapun hal tersebut disampaikan Pramono saat menjadi narasumber dalam acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-75 Megawati pada hari ini.

Baca juga: Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Sekretaris Kabinet (Seskab) itu menuturkan, gaya politik Megawati itulah yang terus diajarkan ke seluruh kader PDI Perjuangan.

Tak hanya dirinya, mantan Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo juga disebut diajarkan hal yang sama. Begitu juga Sekretaris Jenderal PDI-P saat ini, Hasto Kristiyanto.

Mengenai politik jangka panjang, Pramono menjelaskan bahwa hal itu menjadi sesuatu yang sudah diputuskan sampai kapanpun dan akan dijalankan kader.

"Itu bagi kita yang menjadi Sekjen, menjadi pembantu beliau, itu akan sangat gampang bisa menangkap apa yang menjadi keinginan," jelasnya.

Selain itu, Pramono menuturkan bahwa Megawati juga mengajarkan kepada kadernya untuk selalu taat konstitusi.

Dia bercerita bagaimana pada 2005, ketika Megawati sudah tak menjadi presiden.

Baca juga: Megawati yang Kembali Merasa Sumatera Barat Kini Berbeda....

Saat itu, kata Pramono, Megawati marah lantaran ada kader PDI-P yang hendak mengajukan interupsi di tengah-tengah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan nota keuangan pada sidang tahunan 17 Agustus.

"Ibu marah sekali. Marah dan memberikan perintah, waktu itu saya masih Sekjen. 'Siapapun yang melakukan interupsi kepada Presiden saya akan pecat pada saat itu juga'. Kenapa itu dilakukan, karena beliau menjaga marwah konstitusi," cerita dia.

Menurut dia, Megawati berpandangan bahwa tidak tepat menyampaikan interupsi di situasi tersebut.

Ia pun mengingatkan para kadernya meski berada di luar kekuasaan saat itu, tetap harus menghormati konstitusi yang ada.

"Jadi, kita boleh berbeda pendapat, kita boleh bersebrangan tetapi kita harus taat, patuh, tunduk pada konstitusi. Itu menjadi hal yang diajarkan Bu Mega," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com