BALI, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung mengungkapkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memiliki ciri khas dalam berpolitik.
Adapun politik yang menjadi ciri khas Megawati adalah politik jangka panjang.
"Politik Ibu Ketum itu kan politik yang jangka panjang dan selalu tenang. Tidak grasa-grusu, tidak gopoh-gopoh, tidak berubah," kata Pramono dalam acara Sikap Hidup Merawat Pertiwi di akun Youtube PDI Perjuangan, Minggu (23/1/2022).
Adapun hal tersebut disampaikan Pramono saat menjadi narasumber dalam acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-75 Megawati pada hari ini.
Baca juga: Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati
Sekretaris Kabinet (Seskab) itu menuturkan, gaya politik Megawati itulah yang terus diajarkan ke seluruh kader PDI Perjuangan.
Tak hanya dirinya, mantan Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo juga disebut diajarkan hal yang sama. Begitu juga Sekretaris Jenderal PDI-P saat ini, Hasto Kristiyanto.
Mengenai politik jangka panjang, Pramono menjelaskan bahwa hal itu menjadi sesuatu yang sudah diputuskan sampai kapanpun dan akan dijalankan kader.
"Itu bagi kita yang menjadi Sekjen, menjadi pembantu beliau, itu akan sangat gampang bisa menangkap apa yang menjadi keinginan," jelasnya.
Selain itu, Pramono menuturkan bahwa Megawati juga mengajarkan kepada kadernya untuk selalu taat konstitusi.
Dia bercerita bagaimana pada 2005, ketika Megawati sudah tak menjadi presiden.
Baca juga: Megawati yang Kembali Merasa Sumatera Barat Kini Berbeda....
Saat itu, kata Pramono, Megawati marah lantaran ada kader PDI-P yang hendak mengajukan interupsi di tengah-tengah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan nota keuangan pada sidang tahunan 17 Agustus.
"Ibu marah sekali. Marah dan memberikan perintah, waktu itu saya masih Sekjen. 'Siapapun yang melakukan interupsi kepada Presiden saya akan pecat pada saat itu juga'. Kenapa itu dilakukan, karena beliau menjaga marwah konstitusi," cerita dia.
Menurut dia, Megawati berpandangan bahwa tidak tepat menyampaikan interupsi di situasi tersebut.
Ia pun mengingatkan para kadernya meski berada di luar kekuasaan saat itu, tetap harus menghormati konstitusi yang ada.
"Jadi, kita boleh berbeda pendapat, kita boleh bersebrangan tetapi kita harus taat, patuh, tunduk pada konstitusi. Itu menjadi hal yang diajarkan Bu Mega," ungkapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.