Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

Kompas.com - 23/01/2022, 16:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung mengungkapkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memiliki ciri khas dalam berpolitik.

Adapun politik yang menjadi ciri khas Megawati adalah politik jangka panjang.

"Politik Ibu Ketum itu kan politik yang jangka panjang dan selalu tenang. Tidak grasa-grusu, tidak gopoh-gopoh, tidak berubah," kata Pramono dalam acara Sikap Hidup Merawat Pertiwi di akun Youtube PDI Perjuangan, Minggu (23/1/2022).

Adapun hal tersebut disampaikan Pramono saat menjadi narasumber dalam acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-75 Megawati pada hari ini.

Baca juga: Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Sekretaris Kabinet (Seskab) itu menuturkan, gaya politik Megawati itulah yang terus diajarkan ke seluruh kader PDI Perjuangan.

Tak hanya dirinya, mantan Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo juga disebut diajarkan hal yang sama. Begitu juga Sekretaris Jenderal PDI-P saat ini, Hasto Kristiyanto.

Mengenai politik jangka panjang, Pramono menjelaskan bahwa hal itu menjadi sesuatu yang sudah diputuskan sampai kapanpun dan akan dijalankan kader.

"Itu bagi kita yang menjadi Sekjen, menjadi pembantu beliau, itu akan sangat gampang bisa menangkap apa yang menjadi keinginan," jelasnya.

Selain itu, Pramono menuturkan bahwa Megawati juga mengajarkan kepada kadernya untuk selalu taat konstitusi.

Dia bercerita bagaimana pada 2005, ketika Megawati sudah tak menjadi presiden.

Baca juga: Megawati yang Kembali Merasa Sumatera Barat Kini Berbeda....

Saat itu, kata Pramono, Megawati marah lantaran ada kader PDI-P yang hendak mengajukan interupsi di tengah-tengah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan nota keuangan pada sidang tahunan 17 Agustus.

"Ibu marah sekali. Marah dan memberikan perintah, waktu itu saya masih Sekjen. 'Siapapun yang melakukan interupsi kepada Presiden saya akan pecat pada saat itu juga'. Kenapa itu dilakukan, karena beliau menjaga marwah konstitusi," cerita dia.

Menurut dia, Megawati berpandangan bahwa tidak tepat menyampaikan interupsi di situasi tersebut.

Ia pun mengingatkan para kadernya meski berada di luar kekuasaan saat itu, tetap harus menghormati konstitusi yang ada.

"Jadi, kita boleh berbeda pendapat, kita boleh bersebrangan tetapi kita harus taat, patuh, tunduk pada konstitusi. Itu menjadi hal yang diajarkan Bu Mega," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com