Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kompas.com - 23/01/2022, 11:55 WIB
Mutia Fauzia,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menyarankan pemerintah kembali meningkatkan ketentuan kerja dari rumah atau work from home (WFH) seiring lonjakan kasus Covid-19, terutama terkait penularan varian Omicron.

Ia juga menyarankan agar pemerintah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas siswa 100 persen untuk mencegah penularan pada anak-anak.

"PTM ini tidak bisa tidak, selama masa krisis, PTM ini ditunda dulu. Online dulu karena berbahaya. Termasuk yang WFH, harus ditingkatkan, mau itu 50 persen, 25 persen, tapi harus dilakukan karena itu yang akan membantu," kata Dicky, ketika dihubungi, Minggu (23/1/2022).

Baca juga: BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia per Jumat (21/1/2022) bertambah menjadi 1.161 kasus.

Kemudian, pada Sabtu (22/1/2022), Indonesia mencatatkan penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 3.205 kasus.

Jumlah tersebut merupakan rekor penambahan kasus Covid-19 terbanyak sejak 3,5 bulan terakhir.

Di sisi lain, Indonesia juga mencatatkan dua kasus kematian pasien Covid-19 akibat varian Omicron.

Dicky mengatakan, pemerintah harus segera mengejar cakupan vaksinasi untuk lansia lantaran capaian vaksinasi hingga dosis kedua untuk kelompok tersebut masih rendah.

Lansia juga memiliki kecenderungan tingkat kerawanan tertular Covid-19 yang lebih tinggi ketimbang kelompok usia lain.

"Saat ini, itu ada kurang lebih 40 persen atau 30 persen kelompok rawan yang belum divaksin, dan ini bicara vaksin lengkap dua dosis," ucap Dicky.

Baca juga: Kasus Omicron di Jakarta Kian Melonjak, Puncaknya Diprediksi Maret 2022


"Kemudian bicara soal lansia, itu masih 50 persen lebih lansia yang belum vaksin lengkap, apalagi bicara booster. Artinya ini harus dikejar. Kalau tidak, mereka ini yang akan jadi korban," kata dia.

Kemenkes mencatat total cakupan vaksinasi dosis pertama untuk lansia mencapai 71,29 persen. Sementara, untuk lansia yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua sebesar 46,41 persen dari target sebanyak 21.553.118.

Adapun untuk masyarakat rentan dan umum, total capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 72,16 persen dan vaksinasi dosis kedua sebesar 49,60 persen dari target 141.211.181 penduduk yang divaksinasi.

"Jadi (vaksinasi) ini harus digenjot, bahkan melihatnya bukan hanya dari potensi puncah gelombang tiga Omicron, tapi juga antisipasi nanti menjelang puuasa. Sebelum bulan puasa kejar cakupan dua dosis mencapai 75 persen minimal," kata Dicky.

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 Tercatat 3.205 dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com