Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Kompas.com - 23/01/2022, 10:52 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penunjukan Mayor Jenderal (Mayjen) Maruli Simanjuntak sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dinilai tidak banyak berubah dari pola sebelumnya.

Pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai, penunjukan Maruli serupa dengan karier 20 perwira tinggi dalam jabatan yang sama sejak era Reformasi.

Misalnya, pernah menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Kodam dan memiliki berkualifikasi di satuan tempur Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Baca juga: Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Resmi Jabat Pangkostrad

"Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad tidak banyak mengubah kecenderungan pola riwayat jabatan seorang Panglima Kostrad," ujar Anton, melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/1/2022).

"Pernah menjabat Panglima Kodam, memiliki jejak kualifikasi satuan tempur Kopassus dan berasal dari lulusan akademi militer yang lebih muda dari pejabat pendahulu," ucap dia.

Kendati demikian, mutasi sejumlah perwira tinggi, termasuk Angkatan Darat (AD), juga dinilai menunjukkan sinyal baik regenerasi di tubuh TNI AD.

Adapun berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Nomor 66/I/2022, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan mutasi pada 328 perwira tinggi.

Selain Maruli, terdapat sejumlah perwira tinggi yang menempati jabatan baru, yakni Mayjen Nyoman Cantiasa dan Mayjen Agus Subiyanto.

“Roda regenerasi terutama di tubuh AD sudah mulai bergerak. Ditandai dengan adanya lulusan Akmil 1990-1992 sudah mulai menjabat pos bintang tiga,” tutur Anton.

Baca juga: Mutasi Perwira Tinggi Dinilai Sinyal Baik bagi Regenerasi Tubuh TNI AD

Anton menilai, mutasi tersebut telah menjawab kekhawatiran terkait adanya penumpukan jabatan di tubuh TNI AD karena banyaknya perwira yang tidak memiliki jabatan.

“Ini tentu saja sinyal baik mengingat ada kekhawatiran regenerasi di TNI AD akan melambat akibat adanya penumpukan perwira yang tidak mempunyai jabatan,” kata dia.

Di sisi lain, Anton berpandangan bahwa langkah Andika melakukan mutasi harus dibarengi dengan persiapan program pensiun yang konsisten.

“Perbaikan kebijakan ini krusial, karena jika ini alpa maka fenomena penumpukan perwira akan semakin parah,” tutur dia.

Seperti diketahui, Maruli menjabat sebagai Pangkostrad menggantikan Dudung Abdurachman yang kini menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Sebelum menjadi Pangkostrad, Maruli pernah menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspamres).

Maruli juga merupakan menantu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com