Menakar Kans Ridwan Kamil sebagai Kepala Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi…

"Yang lebih penting yang memahami pembangunan infrastruktur, ia mengetahui sejak awal perencanaan sampai dengan persiapan pembangunan," kata Nirwono kepada Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).

Dengan kriteria tersebut, Nirwono menilai, akan lebih ideal jika Kepala Otorita IKN ditunjuk dari unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sejak awal mengetahui seluk beluk perencanaan pembangunan ibu kota negara.

Baca juga: KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

Sebab, sejak 2 tahun lalu Kementerian PUPR sudah menyiapkan proyek pemindahan ibu kota, mulai dari menyelenggarakan sayembara desain IKN, hingga membentuk satuan tugas (satgas) perencanaan IKN.

Penunjukan kepala otorita dari unsur Kementerian PUPR dinilai akan memudahkan dan mempercepat pelaksanaan pembangunan di calon ibu kota baru.

Terkait nama-nama yang belakangan beredar seperti Ridwan Kamil hingga Risma, menurut Nirwono, akan lebih ideal jika ditunjuk sebagai Kepala Otorita periode selanjutnya atau ketika pembangunan infrastruktur di ibu kota baru sudah rampung.

Sebab, ketika masa itu tiba dan ibu kota baru mulai diisi oleh para pejabat negara dan ASN, dibutuhkan sosok kepala otorita yang pernah punya pengalaman memimpin daerah.

"Setelah 5 tahun awal, setelah sudah ada gedungnya, setelah ada ASN yang masuk, sudah mulai memikirkan pembentukan pemerintahan daerah, sudah mulai ada orangnya, itu baru mulai silakan kita kerja sama dengan pemerintah daerah sekitarnya, kemampuan sebagai kepala daerah dibutuhkan," kata Nirwono.

Baca juga: KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

Oleh karenanya, Nirwono berharap presiden tak terjebak pada unsur politis dalam memilih pimpinan ibu kota negara baru.

Sebab, penunjukan Kepala Otorita IKN bertaruh pada keberhasilan target pemindahan ibu kota.

"Dalam dua bulan ke depan akan menentukan. Kalau nanti lebih banyak faktor politiknya, maka saya jamin 2024 tidak akan terwujud (pindah ibu kota) karena terlalu banyak kendala yang harus dihadapi oleh pemimpin yang lebih banyak latar belakang politiknya," tandas Nirwono.