Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama menilai, alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur untuk pemerataan ekonomi salah kaprah.

Suryadi berpandangan, yang dibutuhkan daerah-daerah di Pulau Jawa adalah infrastruktur yang layak dan perekonomian yang tumbuh, bukan sekadar istana yang akan dibangun di ibu kota negara.

"Identifikasi masalah yang dibuat oleh pemerintah, bahwa kita punya ketimpangan infrastruktur, ketimpangan ekonomi Jawa dan luar Jawa sehingga solusinya pindah istana, ini yang kita lihat salah kaparah," kata Suryadi dalam sebuah acara diskusi, Jumat (21/1/2022).

"Yang dibutuhkan oleh di luar Jawa itu bukan istana, yang dibutuhkan adalah infrastruktur yang layak, infrastruktur yang memadai, ekonomi yang tumbuh," imbuh dia.

Baca juga: IKN Nusantara Dipimpin Kepala Otorita Tanpa DPRD, Pakar: Pendekatan Proyek

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, jika pemerintah ingin memeratakan ekonomi, maka semestinya kegiatan ekonomi yang terpusat di Jakarta-lah yang disebar ke daerah-daerah lain.

Suryadi berpendapat, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukan solusi atas pemerataan ekonomi, sebab hanya daerah itulah yang akan mendapatkan berkah dari hadirnya ibu kota baru.

Sementara, daerah-daerah lainnya justru dapat semakin tergerus karena pemerintah fokus dalam membangun ibu kota baru.

"Di APBN yang harusnya disebar ke-33 provinsi yang lain nanti akan tersedot untuk membangun instana dan perangkat-perangkat pemerintahan di ibu kota baru yang nilainya lebih dari Rp 466 triliun," ujar Suryadi.

Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro sempat menyebutkan, rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya pemerataan ekonomi.

Baca juga: Pemerintah Klaim Lakukan Kajian Mendalam Terkait Penyusunan Naskah Akademik RUU IKN

Pemerintah ingin wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa mampu mengejar ketertinggalan pembangunan.

“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” kata Juri melalui keterangan tertulis, Senin (29/6/2021).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), dari total produk domestik bruto (PDB) kuartal IV tahun 2020 senilai Rp 15.434,2 triliun, Pulau Jawa mendominasi dengan porsi 58,75 persen.

Kemudian diikuti Sumatera 21,36 persen, Kalimantan 7,94 persen, Sulawesi 6,66 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,94 persen, serta Maluku dan Papua 2,34 persen.

Dari data tersebut, menurut Juri, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang besar serta pembangunan infrastruktur yang lebih maju mampu menarik investor dan masyarakat luar Jawa terhadap Pulau Jawa.