Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Kompas.com - 21/01/2022, 11:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, pihaknya akan menggelar rapat pembahasan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Senin (24/1/2022).

Seperti diketahui, hingga kini belum ada jadwal resmi hari pemungutan suara Pemilu 2024.

"Besok hari Senin, tanggal 24 kalau tidak ada perubahan, kami akan mengundang menteri dalam negeri, KPU, Bawaslu, DKPP untuk membicarakan," kata Doli kepada wartawan, Kamis (20/1/2022).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, rapat tersebut diharapkan bisa memutuskan jadwal pemungutan suara.

Baca juga: Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Begitu pula, lanjut dia, rapat itu juga diharapkan dapat merumuskan tahapan Pemilu 2024.

"Mudah-mudahan bisa putus tanggal dan tahapan pemilunya," harap Doli.

Di sisi lain, Doli berpandangan Komisi II akan mendukung usulan jadwal pemilu yang disodorkan pemerintah.

Hanya saja, hal itu terjadi apabila sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.

"Karena kan 2 komponen itu yang terlibat langsung, yang satu ngurusin teknisnya, yang satu nya lagi nyiapin anggarannya," jelas dia.

Sementara itu, menurut Doli, partai politik hanya berperan menjadi kontestan.

Sehingga, mutlak pemerintah dan penyelenggara Pemilu yang perlu menyiapkannya.

"Partai-partai politik kan cuma jadi kontestan. Nah mereka (pemerintah dan penyelenggara Pemilu) yang menyiapkan pemilu itu," pungkasnya.

Diketahui, Pemilu 2024 masih dua tahun mendatang.

Namun, gegap gempita menyambutnya sudah perlu disiapkan sejak tahun-tahun sebelumnya. Hingga kini belum terputuskan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

Baca juga: KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Belakangan, KPU mengusulkan satu alternatif tanggal untuk pemungutan surara Pemilu 2024, yaitu 14 Februari.

Anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, KPU telah mengirimkan surat ke pimpinan DPR yang berisi permohonan diadakan rapat konsultasi untuk membahas rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024.

KPU mengirimkan surat tersebut secara daring dan salinan fisiknya secara langsung ke Sekretariat DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com