Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Kompas.com - 21/01/2022, 09:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memasuki gelombang 3 pandemi virus corona.

Hal ini ditandai dengan penambahan kasus Covid-19 yang signifikan beberapa hari terakhir dan meluasnya penularan varian Omicron.

Namun demikian, situasi darurat ini baru saja dimulai. Sebab, pemerintah dan para epidemiolog sudah memprediksi bahwa kasus akan terus menanjak hingga mencapai puncak di Februari atau Maret ini.

Baca juga: Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Artinya, Indonesia mau tak mau masih harus berhadapan dengan eskalasi pandemi.

Kasus Covid-19 kembali lewati 2.000

Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pada Kamis (20/1/2022) mencatat, terjadi penambahan 2.116 kasus Covid-19 baru dalam 24 jam.

Untuk pertama kalinya setelah September 2021, kasus Covid-19 harian kembali melewati angka 2.000 dalam sehari. Sebelumnya, 2.057 kasus virus corona tercatat pada 28 September 2021.

Penambahan 2.116 kasus baru ini menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 4.277.644, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Kasus baru virus corona itu tersebar di 25 provinsi dan Jakarta sebagai daerah tertinggi dengan 1.155 kasus. Menyusul selanjutnya Jawa Barat (401), Banten (276), Jawa Timur (89), dan Bali (43).

Baca juga: Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia telah menunjukkan peningkatan tiga pekan terakhir.

Ia mengatakan, kasus positif Covid-19 naik dari 1.123 menjadi 5.454 kasus.

"Jumlah kasus positif nasional mengalami peningkatan dalam 3 minggu terakhir yaitu meningkat 5 kali lipat dari 1.123 kasus menjadi 5.454 kasus," kata Wiku dalam keterangannya melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

Menurut Wiku, peningkatan kasus Covid-19 tidak diikuti dengan kenaikan angka kematian. Namun demikian, kenaikan kasus harian berakibat pada meningkatnya kasus aktif secara signifikan.

Per Kamis (20/1/2022) tercatat ada 12.328 kasus aktif virus corona.

"Pada minggu ini, kasus aktif berjumlah 8.605 atau kasus di mana naik lebih dari 3.000 dibandingkan dengan minggu lalu yang hanya 5.494 kasus," ucap Wiku.

Baca juga: Cegah Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa, Kemenkes Minta Dinkes Percepat Laju Vaksinasi Primer dan Booster

Omicron tembus 1.000 kasus

Beriringan dengan itu, varian Omicron terus merebak. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan, hingga Kamis (20/1/2022), total terdapat 1.078 kasus Omicron

Baca juga: UPDATE 20 Januari: Sebaran 2.116, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 756 merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri (PPLN).

"Non PPLN atau transmisi lokal sebanyak 257, dan belum diketahui (pemeriksaan epidemiologi) 65," kata Nadia melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis.

Adapun sebelumnya pada Rabu (19/1/2022), kasus Omicron di Indonesia tercatat 882.

Hingga kini kasus Omuicron masih didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri. Kemenkes melaporkan, 5 negara penyumbang kasus Omicron terbanyak di Indonesia yaitu Arab Saudi, Turki, Amerika Serikat, Malaysia dan Uni Emirat Arab.

Masuki gelombang 3

Merespons situasi ini, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa Indonesia baru saja memasuki pandemi gelombang tiga.

Baca juga: Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Penambahan kasus virus corona akan terus merangkak naik hingga akhir Februari atau pertengahan Maret ini.

"Kalau dibilang memasuki gelombang 3 sudah jelas, ini kan sudah naik ini, lagi awal-awal dari gelombang 3 kita ini," kata Dicky kepada Kompas.com, Jumat (21/1/2022).

Dicky mengatakan, saat ini peningkatan kasus Covid-19, khususnya Omicron, memang terkesan perlahan.

Namun, belajar dari negara lain, kasus yang meningkat pelan-pelan itu berubah menjadi eksponensial dalam waktu singkat. Bahkan, kecepatannya melebihi penularan varian Delta.

"Ini yang sulit dicegah, apalagi mayoritas ini nggak bergejala dan banyak juga orang nggak melakukan tes, juga kapasitas tes di banyak negara terbatas, sehingga yang terjadi adalah pada gilirannya kalau kita terlambat memitigasi," ucap Dicky.

Dicky pun khawatir perburukan situasi pandemi di berbagai negara akan terjadi juga di Indonesia. Apalagi, mengingat kemampuan testing dan tracing di Tanah Air yang masih terbatas.

Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan. Selain itu, tidak kalah penting yakni mempercepat vaksinasi, utamanya pada anak-anak, lansia, dan orang dengan komorbid atau penyakit bawaan.

Baca juga: Masyarakat yang Sudah Miliki Tiket Vaksin Booster Diimbau Segera Ikut Vaksinasi

Jika negara tak cukup antisipatif, bukan tidak mungkin angka kematian ikut melonjak karena fasilitas kesehatan tak mampu menampung penambahan beban yang besar.

Butuh ketegasan

Meski situasi memburuk, pemerintah belum mengambil kebijakan baru terkait pengetatan mobilitas hingga saat ini.

Belum lama ini pemerintah justru mencabut daftar 14 negara yang warganya dilarang masuk Indonesia karena mencatatkan kasus Omicron dalam jumlah besar. Artinya, pintu masuk RI kini terbuka bagi semua negara.

Tak hanya itu, masa karantina pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Tanah Air kini hanya 7×24 jam.

Padahal, sebelumnya karantina bagi WNI yang tiba dari 14 negara berlaku 14×24 jam. Di luar 14 negara itu WNI dan WNA wajib karantina 10×24 jam.

Baca juga: Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Sejauh ini pemerintah hanya mengimbau masyarakat yang tak punya urusan mendesak untuk menunda perjalanan luar negeri.

"Jadi saya ingin imbau lagi apa yang disampaikan Presiden, upaya jangan ke luar negeri dulu kalau tidak penting amat selama tiga minggu ke depan ini. Kalau masih mau hidup (silakan ikuti), kalau enggak mau hidup ya silakan langgar," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangan persnya, Rabu (19/1/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Poligami di Indonesia

Hukum Poligami di Indonesia

Nasional
Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.