Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Kompas.com - 21/01/2022, 09:22 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 756 merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri (PPLN).

"Non PPLN atau transmisi lokal sebanyak 257, dan belum diketahui (pemeriksaan epidemiologi) 65," kata Nadia melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis.

Adapun sebelumnya pada Rabu (19/1/2022), kasus Omicron di Indonesia tercatat 882.

Hingga kini kasus Omuicron masih didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri. Kemenkes melaporkan, 5 negara penyumbang kasus Omicron terbanyak di Indonesia yaitu Arab Saudi, Turki, Amerika Serikat, Malaysia dan Uni Emirat Arab.

Masuki gelombang 3

Merespons situasi ini, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa Indonesia baru saja memasuki pandemi gelombang tiga.

Baca juga: Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Penambahan kasus virus corona akan terus merangkak naik hingga akhir Februari atau pertengahan Maret ini.

"Kalau dibilang memasuki gelombang 3 sudah jelas, ini kan sudah naik ini, lagi awal-awal dari gelombang 3 kita ini," kata Dicky kepada Kompas.com, Jumat (21/1/2022).

Dicky mengatakan, saat ini peningkatan kasus Covid-19, khususnya Omicron, memang terkesan perlahan.

Namun, belajar dari negara lain, kasus yang meningkat pelan-pelan itu berubah menjadi eksponensial dalam waktu singkat. Bahkan, kecepatannya melebihi penularan varian Delta.

"Ini yang sulit dicegah, apalagi mayoritas ini nggak bergejala dan banyak juga orang nggak melakukan tes, juga kapasitas tes di banyak negara terbatas, sehingga yang terjadi adalah pada gilirannya kalau kita terlambat memitigasi," ucap Dicky.

Dicky pun khawatir perburukan situasi pandemi di berbagai negara akan terjadi juga di Indonesia. Apalagi, mengingat kemampuan testing dan tracing di Tanah Air yang masih terbatas.

Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan. Selain itu, tidak kalah penting yakni mempercepat vaksinasi, utamanya pada anak-anak, lansia, dan orang dengan komorbid atau penyakit bawaan.

Baca juga: Masyarakat yang Sudah Miliki Tiket Vaksin Booster Diimbau Segera Ikut Vaksinasi

Jika negara tak cukup antisipatif, bukan tidak mungkin angka kematian ikut melonjak karena fasilitas kesehatan tak mampu menampung penambahan beban yang besar.

Butuh ketegasan

Meski situasi memburuk, pemerintah belum mengambil kebijakan baru terkait pengetatan mobilitas hingga saat ini.

Belum lama ini pemerintah justru mencabut daftar 14 negara yang warganya dilarang masuk Indonesia karena mencatatkan kasus Omicron dalam jumlah besar. Artinya, pintu masuk RI kini terbuka bagi semua negara.

Tak hanya itu, masa karantina pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Tanah Air kini hanya 7×24 jam.

Padahal, sebelumnya karantina bagi WNI yang tiba dari 14 negara berlaku 14×24 jam. Di luar 14 negara itu WNI dan WNA wajib karantina 10×24 jam.

Baca juga: Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Sejauh ini pemerintah hanya mengimbau masyarakat yang tak punya urusan mendesak untuk menunda perjalanan luar negeri.

"Jadi saya ingin imbau lagi apa yang disampaikan Presiden, upaya jangan ke luar negeri dulu kalau tidak penting amat selama tiga minggu ke depan ini. Kalau masih mau hidup (silakan ikuti), kalau enggak mau hidup ya silakan langgar," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangan persnya, Rabu (19/1/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com